Repositori Institusi · Akses Terbuka

Temukan karya ilmiah Universitas Kuningan dalam hitungan detik.

4.870 skripsi, tesis, dan publikasi terarsip rapi — cari berdasarkan judul, penulis, subjek, atau fakultas.

4.870item terarsip
6 fakultaspenyumbang koleksi
24 jamakses publik, gratis

Tentang Repositori

Repositori Universitas Kuningan merupakan layanan arsip online yang dikelola oleh perpustakaan Universitas Kuningan. Dengan menggunakan EPrints sebagai repositori, website ini didirikan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan salinan digital hasil intelektual Universitas Kuningan. Tujuan utama dari repositori ini adalah untuk menyediakan dokumen jangka panjang, akses terbuka dan dengan mudah mengambil koleksi digital untuk mendukung proses belajar-mengajar. Dengan adanya repositori ini, diharapkan hasil karya warga kampus UNIKU dapat diakses secara luas.

Panduan Penggunaan

Baru pertama kali memakai RAMA? Unduh petunjuk unggah mandiri, atau baca panduan penggunaan lengkap di bawah ini.

Petunjuk Unggah Mandiri →

Bantuan EPrints →

Chaerunisa, Hilda (2026) EFEKTIVITAS PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUNINGAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.

[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (674kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (171kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (134kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (17kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (317kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (160kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (643kB) | Request a copy
Official URL: https://rama.uniku.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya BPHTB sebagai salah satu sumber PAD yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, PPAT
memiliki peran administratif dalam proses pemungutan BPHTB. Namun, masih terdapat kendala berup ketidaksesuaian nilai transaksi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum jelasnya batas tanggung jawab hukum PPAT yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan PAD. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaturan BPHTB menurut peraturan perundang-undangan dan menilai efektivitas peran PPAT dalam pemungutan BPHTB terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi lapangan berupa wawancara dengan tiga PPAT dan staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, serta studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan BPHTB telah tersusun secara berjenjang mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah, melalui Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, serta Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2024. Efektivitas peran PPAT dalam pemungutan BPHTB menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi administratif dan prosedural telah berjalan dengan baik, khususnya dalam memastikan pembayaran BPHTB sebelum penandatanganan akta dan mendukung administrasi melalui sistem elektronik. Namun, secara keseluruhan efektivitas tersebut belum optimal akibat adanya ketidakpastian dalam penentuan nilai objek pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Simpulan ini adalah pengaturan BPHTB telah memadai secara normatif, sedangkan efektivitas peran PPAT bersifat parsial efektif secara administratif namun belum menyeluruh. Saran
diperlukan peningkatan kepastian hukum dalam penentuan harga riil transaksi serta penguatan koordinasi antara PPAT dan Bappenda guna mengoptimalkan penerimaan PAD.

This research is motivated by the importance of the BPHTB as one of the sources of PAD in supporting the implementation of regional autonomy. In its implementation, PPAT play an administrative role in the BPHTB collection process. However, several challenges remain, including discrepancies between the reported transaction value and the actual transaction value, low taxpayer compliance, and the lack of legal certainty regarding the scope of PPAT's legal responsibilities, which may hinder the optimization of Regional Original Revenue (PAD). The objectives of this study are to analyse the regulation of BPHTB in accordance with legislation and to assess the effectiveness of the role of PPATs in the collection of BPHTB towards increasing PAD in Kuningan Regency. The
research method employed is a legal-empirical approach with a descriptive analytical framework, utilising field research comprising interviews with three PPATs and staff from the Kuningan Regency Local Revenue Management Agency, as well as a literature review. The findings and discussion indicates that the BPHTB regulations have been structured in a hierarchical manner, ranging from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to local regulations, through Article 19(1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Article 2(1) and (2) of Government Regulation No. 24 of 2016 on PPAT, as well as Article 91(1) of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Governments. Additionally, Kuningan Regent Regulation No. 37 of 2024. The effectiveness of PPAT in the collection of the Duty on the Acquisition BPHTB indicates that the implementation of administrative and procedural functions has been carried out effectively, particularly in ensuring the payment of BPHTB prior to the signing of land deed instruments and in supporting administrative processes
through an electronic system. However, overall, the effectiveness of PPAT's role has not yet been optimal due to legal uncertainty in determining the taxable value of the property and the low level of taxpayer compliance. The conclusion is that the BPHTB regulations are adequate in normative terms, whilst the effectiveness of the PPAT’s role is partially effective administratively but not yet comprehensive.
The recommendations of this study are increasing legal awareness among the public and There is a need to enhance legal certainty in determining the actual transaction price and to strengthen coordination between the PPAT and Bappenda
in order to optimize local revenue (PAD).

Item Type: Thesis (S1 / D3)
Uncontrolled Keywords: Efektivitas Hukum, Legal Effectiveness, BPHTB, PPAT
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: S.H. Hilda Chaerunisa
Date Deposited: 11 Sep 2026 02:15
Last Modified: 11 Sep 2026 02:15
URI: https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6417

Actions (login required)

View Item
View Item