Kepolisian berperan penting memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara terutama dalam hal menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia.Undang-Undang telah menetapkan peran dan fungsi Kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa, namun seringkali ada hambatan dalam menjalankannya. Rumusan masalahnya bagaimana pengaturan peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa serta bagaimana implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa serta untuk mengetahui implementasi peran kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Kuningan dan di Kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa yaitu, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Implementasinya adalah peran Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa yaitu pihak Kepolisian yang berperan sangat penting dalam pengamanan aksi unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Sabhara dari Samapta yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan. Simpulan Kepolisian resor Kuningan dan Kepolisian resor Cirebon Kota telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan aksi unjuk rasa dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, namun terdapat kendala di lapangan yakni adanya oknum lain seperti provokator yang menyusup pada pelaksanaan aksi unjuk rasa. Saran dalam penelitian ini Kepolisian perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan pengunjuk rasa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa agar tidak menimbulkan sifat anarkis.
Kata Kunci : Unjuk Rasa, Peran, Kepolisian

The police play an important role in ensuring that public security and order are maintained, especially in dealing with demonstrations that occur in Indonesia. The law has determined the role and function of the police in dealing with demonstrations, but there are often obstacles in carrying it out. The formulation of the problems are: how to regulate the role of the Police in handling demonstrations and how to implement the role of the Police in handling demonstrations in Kuningan Regency and in Cirebon City. The aims of this research are: to find out and to analyze the regulation of the role of the police in handling demonstrations and to find out the implementation of the role of the police in handling demonstrations in Kuningan Regency and in Cirebon City. The research method uses empirical juridical with primary data and secondary data obtained from the results of interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the regulations regarding the role of the police in handling demonstrations are Article 14 and Article 15 of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. The implementation is that the role of the police in handling demonstrations, namely the police who play a very important role in securing demonstrations are the Mass Control troops (Dalmas) or Sabhara from Samapta who deal directly with the community in the field.Conclusion Kuningan Police and Cirebon City Police have carried out their roles in handling demonstrations by referring to applicable laws and regulations, but there are obstacles in the field, namely the presence of other individuals such as provocateurs who infiltrate the implementation of demonstrations.The suggestion in this study is that the Police should improve coordination with demonstrators during demonstrations so as not cause anarchy.
Keywords: Demonstration, Role, Police