ABSTRAK
Implementasi Audit Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuningan Oleh Azmi Zukhruf Firdaus, NIM 20201410050, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan 2024
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sekitar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi sumber daya alam itu sendiri baik kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan audit lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang- undangan serta implementasi audit lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian ini dengan menggunakan yuridis empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa implementasi audit lingkungan hidup berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal l ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 465 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sementara itu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Namun, diantara tiga faktor ini peneliti menemukan kelemahan pada faktor budaya hukum dan struktur hukum. Simpulan dalam penelitian ini bahwa. Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cukup baik oleh lembaga pemerintahan terkait walaupun dengan kekurangan pada sektor sarana dan prasarana. Saran Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan berperan sebagai lembaga utama yang melakukan audit, memantau kepatuhan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
Kata Kunci : Implementasi, Audit Lingkungan, Peraturan Perundang- Undangan

ABSTRACT
The Implementation of Environmental Audit Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Kuningan Regency by Azmi Zukhruf Firdaus, NIM 20201410050, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2024
Human life cannot be separated from its environment, both the natural environment and the surrounding environment. According to Article 1 of Law Number 32 of 2009, it states that the Environment is the unity of space with all objects, forces, circumstances and living things, including humans and their behaviors that affect natural resources themselves, both the survival and welfare of humans and other living things. The purposes of this study are to find out the regulation of environmental audits based on laws and regulations and the implementation of environmental audits in Kuningan Regency based on Law Number 32 of 2009. This research method uses empirical juridical and uses primary and secondary data as well as data collection tools used through interviews. The results of this study are to show that the implementation of environmental audits is based on Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 2 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Article l paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Article 36 paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 21 of 2008 concerning the Implementation of Disaster Management, Article 465 of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and its criminal provisions are regulated in Article 98 paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. Meanwhile, in its implementation based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which is influenced by three factors, namely legal structure, legal substance and legal culture. However, among these three factors, researchers found weaknesses in legal culture and legal structure. The conclusion in this study is that the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Kuningan Regency is carried out quite well by related government agencies even though there are shortcomings in the facilities and infrastructure sector. It is hoped that the Kuningan Regency Environmental Agency should play a role as the main institution that conducts audits, monitors compliance, and provides recommendations for improvement, as well as conducting counseling to business actors and the community.
Keywords: Implementation, Environmental Audit, Laws and Regulations