Banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak jelas penyelesaiannya. Korban sering tidak mendapat pelayanan aduan yang layak dan kerap dikriminalisasi. Defirentia Muharommah dari Rifka Annisa Women's Crisis Center menyatakan bahwa perempuan rentan menjadi korban dalam relasi kuasa timpang, seperti kasus Baiq Nuril pada 2018. Minimnya pengaduan menunjukkan kurangnya aturan jelas di kampus. Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pelanggaran kekerasan seksual di kampus. Studi kasus dilakukan pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Universitas Kuningan. Sistem pendukung keputusan adalah alat bantu berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan analisis relevan. Dalam konteks ini, sistem tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan tindakan tepat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Pelanggaran kekerasan seksual mencakup tindakan yang melanggar hak-hak individu terkait kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Metode forward chaining digunakan untuk mengolah data awal yang diberikan pengguna dan menerapkan aturan yang relevan hingga mencapai kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini adalah aplikasi yang dapat meningkatkan efektivitas Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta memperkuat implementasi aturan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Many cases of sexual violence in universities are unresolved. Victims often do not receive proper complaint services and are frequently criminalized. Defirentia Muharommah from the Rifka Annisa Women's Crisis Center stated that women are vulnerable to becoming victims in unequal power relations, such as in the case of Baiq Nuril in 2018. The lack of complaints indicates a lack of clear regulations on campus. This research discusses the development of a decision support system to determine sexual violence violations on campus. A case study was conducted on the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) at Kuningan University. The decision support system is a technology-based tool designed to assist the decision-making process by providing relevant information and analysis. In this context, the system is used to identify, analyze, and determine appropriate actions for cases of sexual violence. Sexual violence violations include actions that violate individual rights related to gender-based violence, including sexual harassment, rape, and other forms of sexual violence. The forward chaining method is used to process initial data provided by users and apply relevant rules until a final conclusion is reached. The result of this research is an application that can improve the effectiveness of Satgas PPKS in handling cases of sexual violence and strengthen the implementation of regulations related to the Prevention and Handling of Sexual Violence in universities.