Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mana salah satu kebijakannya adalah mengenai penggunaan sertifikat kekayaan intelektual sebagai jaminan, dalam hal ini video konten youtube yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual tidak menutup kemungkinan sebuah video konten youtube dijadikan Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini ingin meneliti pengaturan hukum terhadap penggunaan sertifikat hak cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak cipta atas video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan dengan data primer dan sekunder serta alat pengumpul data dengan melakukan studi kepustakaan dalam mencari data-data yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan sertifikat Hak Cipta video konten youtube sebagai objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Namun dalam praktiknya penggunaan kekayaan intelektual sebagai Jaminan Fidusia masih memiliki berbagai persoalan seperti belum adanya lembaga yang kompeten untuk mengukur nilai kekayaan intelektual berupa video konten youtube dan belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset kekayaan intelektual ketika debitur mengalami kegagalan pembayaran, sehingga Perlindungan Hukum terhadap pemegang sertifikat Hak Cipta atas video konten youtube sebagai objek Jaminan Fidusia berupa perlindungan preventif dan represif. Simpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan sertifikat Hak Cipta video konten youtube sebagai objek Jaminan Fidusia telah diatur sebagaimana dijelaskan di atas. Perlindungan Hukum terhadap pemegang sertifikat Hak Cipta atas video konten youtube sebagai objek Jaminan Fidusia berupa perlindungan preventif dan represif. Saran menurut penulis pemerintah harus segera memperbaiki ekosistem dari berbagai regulasi terkait.

The issuance of Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy, one of the policies is regarding the use of intellectual property certificates as collateral, in this case YouTube video content which is part of intellectual property does not rule out the possibility of a YouTube content video being used as fiduciary collateral. The aim of this research is to determine the legal regulations for the use of copyright certificates for YouTube video content as objects of fiduciary guarantees as well as legal protection for holders of copyright certificates for YouTube video content as objects of fiduciary guarantees. The research uses a descriptive analytical research type with a normative juridical approach method, research stages using literature study and field studies, collection techniques using primary and secondary data and data collection techniques by conducting library studies to search for data related to the author's research topic. The results of the research show that the legal regulation regarding the use of copyright certificates for YouTube video content as an object of fiduciary security has been regulated in Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Book II of the Civil Code, Article 1 number 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Article 16 paragraph 3 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 9 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. However, in practice, the use of intellectual property as fiduciary security still has various problems, such as the absence of a competent institution to measure the value of intellectual property and the absence of a market that can absorb intellectual property assets when creative industry players experience payment failures, resulting in legal protection for copyright certificate holders. regarding YouTube video content as an object of fiduciary guarantee in the form of preventive and repressive protection. The conclusion of this research is that the legal regulations for the use of copyright certificates for YouTube video content as an object of fiduciary guarantee have been regulated as explained above. Legal protection for holders of copyright certificates for YouTube video content as objects of fiduciary guarantees takes the form of preventive and repressive protection. The author's suggestion is that the government must immediately improve the ecosystem of various related regulations.