Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi. Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan judi. Dengan semakin banyaknya situs–situs perjudian online di internet, untuk itu perlu adanya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Metode Penelitian ini dengan menggunakan yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan tentang perjudian diatur pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) serta untuk ketentuan pidananya sendiri telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana ini dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun, diantara lima faktor ini peneliti menemukan kelemahan pada faktor kebudayaan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa. Penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cukup baik oleh lembaga pemerintahan terkait walaupun dengan kekurangan pada sektor sarana dan prasarana. Saran agar aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku serta perlu sosialisasi secara luas dan lebih sering kepada masyarakat.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online.

The development of information technology today has brought humans into the era of globalization. The behavior and habits of humans like their fate and luck through gambling games. With the increasing number of online gambling sites on the internet, research is needed regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. The purpose of this research is to determine the legal regulations for perpetrators of online gambling crimes in the laws in force in Indonesia as well as the implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. This research method uses juridical-empirical and uses primary and secondary data as well as data collection tools used through observation and interviews. The results of this research are that regulations regarding gambling are regulated in article 303 of the Criminal Code, then article 1 and article 2 of Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, Article 1 paragraph (1) to paragraph (5) of the Code -The Criminal Procedure Law, as well as online gambling, is regulated in Article 27 paragraph (2) and the criminal provisions themselves are regulated in Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Meanwhile, its implementation is based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which is influenced by five factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors. However, among these five factors, researchers found weaknesses in cultural factors. The conclusion in this research is that. The implementation of law enforcement against criminal acts of online gambling in Kuningan Regency is carried out quite well by the relevant government institutions despite shortcomings in the facilities and infrastructure sector. Suggestions of this research are that law enforcement officials should provide stricter punishments for perpetrators and it should be wider and more frequent outreach to the public.
Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambling.