Pidana pokok pelatihan kerja merupakan bentuk sanksi bagi anak berupa tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak di masa yang akan datang. Dengan pelatihan kerja diharapkan setelah menyelesaikan pembinaan pelatihan kerja anak pelaku tindak pidana bisa kembali di terima di masyarakat dan bisa berkembang dengan keahlian yang telah di pelajari selama masa pelatihan kerja. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak di kabupaten Kuningan (studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor). Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis empiris dimana penulis melakukan penelitian ke lapangan yaitu Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSBGK). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja yaitu Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak terdapat di Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dan implementasi pidana pokok pelatihan kerja di (PPSGBK) sudah terimplementasi menurut narasumber bapak Egin Priyono, A.KS dengan jabatan Koordinator Pekerja Sosial. Saran dari penelitian ini adalah kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat regulasi lebih jelas terkait jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus dilaksanakan oleh anak pelaku tindak pidana dan untuk Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pemantauan hasil pembinaan dilaksanakan setidak nya 4 kali dalam setahun agar anak terpantau hasil perkembanganya.
Kata kunci: Anak, Pidana Anak, Pelatihan kerja.

The basic crime of job training is a form of sanction for children in the form of actions aimed at protecting children in the future. With job training, it is hoped that after completing job training, children who have committed crimes can be accepted back into society and can develop with the skills they have learned during the job training period. The purposes of this research are to find out how the main criminal punishment for job training for children who commit narcotics crimes is regulated in Indonesia and to find out how the basic criminal punishment for job training for children is implemented in Kuningan district (study at the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency). The research method for this writing uses empirical juridical where the author conducted research in the field, namely the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency (PPSBGK). The formulation of the problem of this paper is 1. how is the legal regulation regarding the basic criminal punishment for job training for children who commit narcotics crimes in Indonesia 2. how to implement the basic criminal punishment for working training for children who commit narcotics crimes in Kuningan district (study at PPSGBK). The results of this research are that there are 2 (two) regulations that regulate the main criminal penalties for job training, namely Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for Implementing Crimes and Actions Against Children. The conclusion of this research is that the regulations governing the principal criminal punishment for work training for children are contained in Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Crimes and Actions Against Children and the implementation of basic criminal penalties for job training at (PPSGBK) have been implemented according to the resource person, Mr. Egin Priyono, A.KS with the position of Social Worker Coordinator. Suggestions from this research are for institutions that make laws and regulations should make regulations clearer regarding what type of job training must be carried out by children who commit criminal acts and for the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency should monitor the results of training carried out at least 4 times a year so that the child's development results are monitored.
Keywords: Children, Child Crime, Job training