Nurrohmah, Irma Dwi (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (942kB)
BAB I.pdf
Download (452kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (512kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (296kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (466kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (269kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (446kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (667kB) | Request a copy
Abstract
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang bertujuan menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di Kabupaten Kuningan, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan, seperti pengisian jabatan oleh pelaksana tugas (Plt) dalam jangka waktu tertentu serta isu transparansi dalam proses pemindahan aparatur sipil negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemindahan aparatur sipil negara berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan pemindahan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemindahan aparatu sipil negara secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah, yang mencakup persyaratan administratif dan substantif dalam proses pemindahan pegawai. Pelaksanaan pemindahan aparatur sipil negara di Kabupaten Kuningan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya pemahaman aparatur sipil negara terkait persyaratan yang berlaku. Simpulan, Pelaksanaan pemindahan ASN dilakukan melalui pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi pegawai, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris, sehingga efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pemindahan ASN belum sepenuhnya optimal. Saran, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antar instansi, serta mengoptimalkan penerapan sistem merit dalam setiap proses pemindahan apaatur sipil negara agar tercipta tata kelola kepegawaian yang lebih baik.
The transfer of State Civil Apparatus (ASN) is a component of personnel management aimed at assigning employees based on their competencies and organizational needs to enhance the effectiveness of government administration. In Kuningan Regency, this policy is governed by Kuningan Regent Regulation Number 156 of 2021 concerning the Transfer of State Civil Apparatus. However, implementation reveals a gap between prevailing regulations and actual practices—such as the filling of positions by Acting Officials (Plt) for extended periods and issues regarding transparency in the transfer process. The purpose of this study is to determine and examine the regulations for the transfer of state civil apparatus based on statutory regulations and to determine the implementation of the transfer of state civil apparatus within the Kuningan Regency Regional Government. The research method used is empirical juridical through literature studies and field studies. The results show that the regulation of the transfer of state civil apparatus is generally regulated in applicable laws and regulations, both at the national and regional levels, which include administrative and substantive requirements in the employee transfer process. The implementation of the transfer of state civil apparatus in Kuningan Regency has basically been carried out in accordance with applicable provisions, however, in practice, obstacles are still encountered, such as a lack of understanding among state civil servants regarding the applicable requirements. In conclusion, The transfer of State Civil Apparatus (ASN) personnel is carried out based on organizational needs, employee competencies, and analyses of job roles and workloads. However, implementation challenges persist—revealing a gap between regulatory provisions and actual conditions—meaning the effectiveness and accountability of the transfer policy have not yet reached an optimal level. Suggestions, pegional governments are expected to increase transparency, strengthen coordination between agencies, and optimize the application of the merit system in every civil servant transfer process to create better personnel governance.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemindahan Aparatur Sipil Negara, Implementasi Kebijakan, Manajemen Kepegawaian, Transfer of State Civil Apparatus, Policy Implementation, Personnel Management. |
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Irma Dwi Nurrohman |
| Date Deposited: | 28 Aug 2026 02:15 |
| Last Modified: | 28 Aug 2026 02:15 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6512 |

