Tustinaningsih, Ine (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI DALAM PENGANTARAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) AKIBAT WANPRESTASI PEMBELI. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (623kB)
BAB I.pdf
Download (357kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (295kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (139kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (336kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (185kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (250kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (673kB) | Request a copy
Abstract
Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Rumusan Masalah penelitian yakni bagaimana pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi sistem Cash On Delivery (COD), dan bagaimana perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem Cash On Delivery (COD). Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi sistem Cash On Delivery (COD), dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir ekspedisi yang mengalami kerugian dalam sistem Cash On Delivery (COD). Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian eksploratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan cabang ekspedisi di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam jual beli online didasarkan pada Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap kurir masih belum memadai, baik secara preventif maupun represif. Simpulan bahwa pengaturan hukum yang ada belum memberikan kejelasan tanggung jawab sehingga posisi kurir menjadi sangat rentan. Perlindungan hukum bagi kurir belum memberikan kepastian ganti rugi yang efektif. Saran perlu adanya pengaturan khusus dari pemerintah untuk memperjelas kedudukan hukum kurir. Perusahaan ekspedisi dan platform e-commerce perlu memperkuat perlindungan bagi kurir melalui kebijakan yang jelas.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir Ekspedisi, Wanprestasi, Cash On Delivery (COD), E-Commerce.
The implementation of e-commerce transactions with the Cash On Delivery (COD) payment method in practice is not free from various problems. The research problems are to determine how the legal relationship between the seller, the expedition courier, and the buyer is regulated in the COD system transaction, and how legal protection is provided for expedition couriers who suffer losses due to buyer breach of contract (default) within the COD system. The research objectives are to understand the regulation of the legal relationship between the seller, the expedition courier, and the buyer in COD system transactions, and to analyze the forms of legal protection that can be provided to couriers who experience losses in the COD system. This study uses an empirical-juridical research method with an exploratory research specification. The approach used is qualitative, with data collection techniques conducted through interviews, observations, and literature studies. The research is conducted at expedition branch offices in Kuningan Regency. The results show that the legal relationship among the parties in online buying and selling is based on Articles 1457 and 1458 of the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 13 of 2003 concerning Labour. Legal protection for couriers remains inadequate, both preventively and repressively. In conclusion, existing legal regulations have not provided clear division of responsibility, leaving the courier’s position highly vulnerable. Furthermore, legal protection for couriers has not provided effective certainty of compensation. It is recommended that the government issue specific regulations to clarify the legal standing of couriers. Additionally, expedition companies and e-commerce platforms must strengthen protection for couriers through clear internal policies.
Keywords: Legal Protection, Courier, Default, Cash on Delivery (COD), E-Commerce.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Kurir Ekspedisi, Wanprestasi, Cash On Delivery (COD), E-Commerce. Legal Protection, Courier, Default, Cash on Delivery (COD), E-Commerce. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Ine Tustinaningsih |
| Date Deposited: | 26 Aug 2026 01:44 |
| Last Modified: | 26 Aug 2026 01:44 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6447 |

