Mulya, Oksavera Sinta (2026) EFEKTIVITAS SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI OVERKAPASITAS NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA KUNINGAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (639kB)
BAB I.pdf
Download (279kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (259kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (173kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (502kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (174kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (266kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (724kB) | Request a copy
Abstract
Permasalahan overkapasitas narapidana merupakan permasalahan struktural dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berdampak langsung pada menurunnya kualitas pembinaan, terganggunya keamanan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pidana penjara dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas narapidana dalam undang-undang yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menilai efektivitas implementasi sistem pemasyarakatan dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi eksploratif dan eksplanatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan serta observasi dan wawancara di Lapas Kelas IIA Kuningan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif upaya penanggulangan overkapasitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 10 yang mengatur hak narapidana, termasuk hak memperoleh remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan hak lainnya sebagai bagian dari proses pembinaan dan integrasi sosial. Pemberian hak-hak tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya pelaksanaan sistem pemasyarakatan belum berjalan efektif karena tingginya angka narapidana masuk yang tidak sebanding dengan angka keluar, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Kuningan masih belum optimal. Saran yang diajukan adalah perlunya optimalisasi kebijakan non-pemenjaraan melalui penerapan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan restorative justice guna menekan jumlah narapidana.
The problem of inmate overcrowding is a structural problem in the Indonesian correctional system, directly impacting the declining quality of education, disrupting security, and potentially leading to human rights violations. This condition indicates an imbalance between the prison-oriented sentencing policy and the capacity of correctional institutions. The research problem is how correctional institutions are regulated in the applicable laws and how the correctional system is implemented to address overcrowding at Class IIA Kuningan Penitentiary. The purpose of this study is to analyze applicable legal provisions and assess the effectiveness of the correctional system's implementation in practice. The research method used is empirical juridical with exploratory and explanatory specifications through a statutory regulatory approach and field studies. Data is obtained from a literature review, observations, and interviews at the Class IIA Kuningan Penitentiary, and then analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that normative efforts to address overcrowding are regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, specifically Article 10, which regulates inmates' rights, including the right to remission, assimilation, visiting leave or family visits, conditional leave, parole, and other rights as part of the social development and integration process. Granting these rights is one effort to reduce overcrowding in correctional institutions. In practice, the implementation of the correctional system has not been effective due to the high number of inmates entering compared to the number leaving, limited facilities and infrastructure, and the suboptimal implementation of alternative sentencing methods. The conclusion of this study is that the effectiveness of the correctional system in addressing overcrowding at the Class IIA Kuningan Penitentiary remains suboptimal. Recommendations are made for optimizing non-imprisonment policies through the implementation of alternative punishments such as community service, supervision, and restorative justice to reduce the number of inmates.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Efektivitas Hukum, Sistem Pemasyarakatan, Overkapasitas, Narapidana, Legal Effectiveness, Correctional System, Overcapacity, Prisoners. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Oksavera Sinta Mulya |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 04:16 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 04:16 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6142 |

