Asyfa, Nirma Sri (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT STATUS HUKUM KAWIN BELUM TERCATAT PADA KARTU KELUARGA DI KABUPATEN KUNINGAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (281kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (283kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (142kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (431kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (80kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (230kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (655kB) | Request a copy
Abstract
Latar belakang penelitian ini yaitu masih adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara yang kemudian diakomodasi dalam administrasi kependudukan melalui pencantuman status hukum “kawin belum tercatat” pada Kartu Keluarga, namun kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terutama terkait perlindungan perempuan dan anak serta kepastian hubungan keperdataan dalam keluarga. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta menganalisis implikasi status hukum kawin belum tercatat terhadap hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-eksplanatif, yang dilakukan melalui wawancara dan studi lapangan di Kabupaten Kuningan, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak oleh UPTD PPA, Disdukcapil, dan KUA telah dilakukan melalui pendampingan, mediasi, pemenuhan hak administratif, dan edukasi, namun masih bersifat administratif dan penanganan setelah masalah terjadi sehingga belum memberikan kepastian hukum. Status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang sah, sehingga melemahkan kedudukan hukum istri dan membatasi pengakuan hak anak. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa status kawin belum tercatat tidak memberikan pengakuan hukum yang kuat terhadap hubungan perkawinan sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hak perempuan dan anak dalam aspek keperdataan. Saran dalam penelitian ini diperlukan penguatan sosialisasi pencatatan perkawinan, peningkatan akses isbat nikah, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dapat lebih terjamin.
The background of this research is the ongoing practice of unregistered marriages, which are then accommodated in population administration through the inclusion of the legal status "unregistered marriage" on Family Cards. However, this condition gives rise to legal issues, particularly regarding the protection of women and children and the certainty of civil relationships within the family. The purpose of this research is to determine the forms of legal protection for women and children and to analyze the implications of unregistered marital status on civil relationships between husbands, wives, and children in Kuningan Regency. The research method used is empirical legal research with a descriptive-explanatory nature, conducted through interviews and field studies in Kuningan Regency, supported by secondary data in the form of laws and legal literature. The research findings indicate that legal protection for women and children by the UPTD PPA, Disdukcapil, and KUA has been implemented through assistance, mediation, fulfillment of administrative rights, and education. However, this remains largely administrative and post-disaster management, thus failing to provide legal certainty. Unregistered marital status on the Family Card does not create a valid civil relationship, thus weakening the wife's legal standing and limiting the recognition of children's rights. The study's conclusions indicate that unregistered marital status does not provide strong legal recognition for marital relationships, thus weakening the protection of women's and children's rights in civil matters. This research suggests strengthening the socialization of marriage registration, increasing access to marriage confirmation, and strengthening inter-agency coordination to ensure legal protection for women and children.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Kawin Belum Tercatat, Perempuan dan Anak, Legal Protection, Unregistered Marriage, Women and Children. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H. Nirma Sri Asyfa |
| Date Deposited: | 27 Jul 2026 08:24 |
| Last Modified: | 27 Jul 2026 08:24 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6053 |

