Sunarya, Nathasya Diva (2024) PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn). S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.

[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (289kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (305kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (135kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (385kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf

Download (118kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (207kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)

Abstract

Tindak pidana pemerasan oleh anak dibawah umur terjadi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, pendidikan dan moral. Namun yang menjadi faktor utama yaitu moral anak, karena jika moral anak sudah terganggu maka anak bisa melakukan hal-hal negatif salah satunya adalah melakukan pemerasan terhadap orang lain. Peran serta dari orang tua juga sangat penting karena untuk membimbing dan mengarahkan anak supaya tidak menjadi pelaku tindak pidana karena orang tua menjadi orang yang paling dekat dengan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN.Cbn. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, pertama pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn. Hasil dan pembahasan penelitian yaitu Pasal 368 ayat 2 KUHP atau pasal 265 ayat 2 Ke-2 KUHP adalah pertanggungjawaban yang tepat untuk anak pelaku tindak pidana pemerasan. Sanksinya adalah Pembinaan di Lembaga Panti Sosial Rehabilitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selama 6 Bulan, Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim daalm menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dalam putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn adalah dakwaan jaksa, hal-hal yang meringankan, pelaku mengakui kesalannya dan harapannya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah menekankan bahwa pentingnya intervensi yang melibatkan pendekatan holistik, termasuk pendidikan, dukungan sosial, dan penanganan masalah mental jika diperlukan, untuk mencegah dan mengatasi perilaku pemerasan oleh anak. Saran dari penelitian ini adalah perlu membangun konsep relasi yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan, sehingga kepentingannya terbaik bagi anak tidak terabaikan.

The crime of extortion by minors occurs due to several factors, including environmental, educational and moral factors. However, the main factor is the child's morals, because if the child's morals are disturbed then the child can do negative things, one of which is blackmailing other people. The participation of parents is also very important because it is to guide and direct children so that they do not become perpetrators of criminal acts because parents are the people closest to children. This research aims to determine the responsibility of children as perpetrators of the crime of extortion in decision Number 2/Pid.Sus-Anak/PN.Cbn. This research has two problem formulations, the first is the responsibility of children as perpetrators of the crime of extortion. Second, the judge's legal considerations in imposing a crime on the child who committed the crime of extortion are based on Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn. The results and discussion of the research are that Article 368 paragraph 2 of the Criminal Code or Article 265 paragraph 2 of the Criminal Code is the appropriate responsibility for children who commit the crime of extortion. The sanction is guidance at a social institution for the rehabilitation of children in conflict with the law for 6 months. What is the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of extortion in the Cirebon District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Cbn is the prosecutor's indictment, mitigating factors, the perpetrator admits his guilt and hopes not to repeat his actions. The approach method used in the research is Empirical Juridical. The conclusion of this research is to emphasize the importance of interventions that involve a holistic approach, including education, social support, and treatment of mental problems if necessary, to prevent and overcome extortion behavior by children. The suggestion from this research is that it is necessary to build a concept of good relations in taking preventative steps against the occurrence of extortion crimes involving minors as perpetrators of the crime, so that the best interests of the child are not neglected.

Item Type: Thesis (S1 / D3)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: S.H Nathasya Diva Sunarya
Date Deposited: 22 Aug 2024 06:42
Last Modified: 22 Aug 2024 06:42
URI: https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/595

Actions (login required)

View Item
View Item