Pelaksanaan tukar guling tanah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan tukar guling tanah di Indonesia serta bagaimana efektivitas pelaksanaan tukar guling tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan tukar guling tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes serta mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan tukar guling tanah sebagai bentuk perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses tukar guling tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Implementasi pelaksanaan tukar guling tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes masih belum efektif karena tidak sesuai ketentuan hukum yang ada. Simpulan bahwa pelaksanaan di kedua Kabupaten tersebut belum efektif dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran agar pemerintah memperkuat implementasi regulasi yang telah ada dan memastikan agar proses tukar guling tanah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dan pemerintah agar penyederhanaan prosedur administrasi tanpa mengurangi aspek legalitas agar masyarakat lebih mudah memahami dan mematuhi aturan hukum
Kata kunci: Tukar Guling Tanah, Efektivitas Hukum, Perlindungan Hukum

The implementation of land exchange in Indonesia is regulated by various laws and regulations. The research question is how the implementation of land exchange is regulated in Indonesia and how effective it is in Kuningan and Brebes Regencies. This study aims to determine and to analyze the legal regulations regarding the implementation of land exchange in Kuningan and Brebes Regencies, as well as to determine and analyze the effectiveness of land exchange as a form of legal protection. The research method used is empirical juridical, with primary, secondary, and tertiary data collected through observation and interviews, and analyzed qualitatively. The research results show that the land swap process in Indonesia is regulated in Article 28 letter D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 2 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Article 36 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The implementation of the land swap in Kuningan Regency and Brebes Regency is still ineffective because it does not comply with existing legal provisions. The conclusion is that the implementation in both regencies has not been yet effective and it does not comply with laws and regulations. It is recommended that the government should strengthen the implementation of existing regulations and ensure that the land swap process is carried out in accordance with legal procedures, and the government should simplify administrative procedures without reducing legal aspects so that the public can understand easily and comply with legal regulations.
Keywords: Land Swap, Legal Effectiveness, Legal Protection.