ABSTRAK
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Lingkungan Pendidikan dan
Pemerintahan)
Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa
adanya peningkatan prevalensi merokok di masyarakat, kebiasaan merokok tidak
hanya menjadi masalah untuk orang dewasa. Menjadi lebih luas lagi kepada
kalangan anak-anak dan remaja dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi
merokok pada populasi usia 10-18 tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 7,2%
ke tahun 2018 9,1%. Yang lebih mengkhawatirkan prevalensi perokok perempuan
meningkat yang awalnya 4,2% pada tahun 1995 menjadi 6,7% pada tahun 2013
maka saat ini dari 3 orang indonesia 2 orang adalah perokok. Maka dari itu
permasalahan yang akan di teliti adalah tentang bagaimana pengaturan Kawasan
Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Pendidikan dan Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan
dan Pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan
media pengumpulan data melalui pengisian kuesioner kepada responden yang
khususnya pada kampus yang ada di Kabupaten Kuningan dan Lingkungan
Pemerintahan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam
Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
belum maksimal karena kurangnya fasilitas yang khusus untuk perokok, termasuk
pada Lingkungan Pendidikan perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah
mengenai hal ini seperti pemberian sanksi. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah ini untuk menjaga kesehatan
masyarakat dan menjaga lingkungan dari polusi udara dan pencemaran lingkungan
dari sampah puntung rokok. Simpulan dalam penelitian Peraturan Daerah Tentang
Kawasan Tanpa Rokok selain untuk menjaga kesehatan masyarakat juga untuk
melindungi pencemaran lingkungan meskipun dengan Implementasinya belum
maksimal. Saran dalam penelitian ini diharapkan adanya dukungan dari seluruh
lapisan masyarakat serta pemerintah selain itu juga didukung dengan adanya
fasilitas khusus untuk para perokok aktif.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok
ABTRACT
The Implementation of Kuningan Regency Regional Regulation No. 1 of 2021
on Smoke-Free Zones (Case Study in Educational and Government
Environments)
Data from the Basic Health Research (Riskesdas) indicates an increase in smoking
prevalence in society. Smoking habits are no longer just an issue for adults but have
extended to children and teenagers. This is evidenced by an increase in smoking
prevalence among the 10-18 year age group by 1.9%, from 7.2% in 2013 to 9.1%
in 2018. Even more concerning is the increase in the prevalence of female smokers,
which rose from 4.2% in 1995 to 6.7% in 2013, making two out of three Indonesians
smokers today. Given these issues, this research seeks to examine how smoke-free
zones are regulated under the laws and how the implementation of Regional
Regulation No. 1 of 2021 on Smoke-Free Zones is carried out in educational and
government environments.
The purposes of this research are to understand how smoke-free zones regulated
under the law and to assess the implementation of Regional Regulation No. 1 of
2021 on Smoke-Free Zones in educational and government environments. This
research employs empirical legal research methods, with data collection
techniques involving questionnaires distributed to respondents, specifically in
campuses located in Kuningan Regency and government environments.
The findings and discussion reveal that the implementation of the Regional
Regulation on Smoke-Free Zones in the Regional People’s Representative Council
and the Health Office of Kuningan Regency has not been optimal due to a lack of
designated smoking areas. In educational environments, the regulation requires
updating, such as introducing sanctions, to enhance public awareness of the
importance of this regulation in maintaining public health and protecting the
environment from air pollution and cigarette butt litter.
The conclusion of this research is that the Regional Regulation on Smoke-Free
Zones aims not only to protect public health but also to prevent environmental
pollution, although its implementation has not been maximized. This research
suggests the need for support from all levels of society and the government, as well
as the provision of designated smoking facilities for active smokers.
Keywords: Implementation, Regional Regulation, Smoke-Free Zones.
lapisan masyarakat serta pemerintah selain itu juga didukung dengan adanya
fasilitas khusus untuk para perokok aktif.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok