Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan global yang dapat terjadi di
lingkungan masyarakat, salah satunya di lingkungan pendidikan karena adanya
ketimpangan relasi maupun hal lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian
adalah bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di
Perguruan Tinggi dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku
tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Tujuan penelitian untuk
menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban hukum pelaku tentang tindak
pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan
yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian pengaturan kekerasan seksual
tidak spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan
diatur jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta
Permendibudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pertanggungjawaban pidana dalam
kasus ini adalah tidak tercapainya penyelesaian kasus kekerasan seksual di
Perguruan Tinggi dikarenakan kurang maksimalnya penangangan kasus oleh
pihak kampus dan hukuman pidana yang kurang memberi efek jera. Simpulan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diatur secara spesifik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi ada pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendibudristek
Nomor 30 Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada hasil penelitian pelaku dijerat Pasal 290 ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi struktur hukum dan pihakpihak Perguruan Tinggi tidak dapat memberikan penyelesaian yang maksimal dan
terdapat perbedaan cara penyelesaiannya. Saran pengaturan tentang tindak pidana
kekerasan seksual di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Permendikbud
Ristek harus dikaji ulang agar memenuhi kepentingan korban dan penegak hukum
serta pihak kampus dapat memberikan penanganan korban dan hukuman yang
setimpal bagi pelaku.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan
Seksual

Sexual violence is one of the global problems that can occur in the community,
one of which is in the educational environment due to inequality in relationships
and other things. The formulation of the problem in the study is how the
regulation of criminal acts of sexual violence in Higher Education and criminal
liability given to perpetrators of criminal acts of sexual violence in Higher
Education. The purpose of the study is to analyze the regulation and legal liability
of perpetrators of criminal acts of sexual violence in higher education. The
research method used is a normative juridical approach. The results of the
research on the regulation of sexual violence are not specifically regulated in the
Criminal Code but are clearly regulated in the Law on Sexual Violence, as well as
Permendibudristek Number 30 of 2021. Criminal liability in this case is the
failure to resolve cases of sexual violence in higher education due to the lack of
maximum handling of cases by the campus and criminal penalties that do not
have a deterrent effect. Conclusion The Crime of Sexual Violence is not
specifically regulated in the Criminal Code but is in Law Number 12 of 2022
concerning Crimes of Sexual Violence and Permendibudristek Number 30 of the
Year concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher
Education. In the results of the research, the perpetrator was charged with Article
290-1 of the Criminal Code, but the legal structure and the parties of the College
could not provide maximum settlement and there were differences in the way of
settlement. Suggestions for the regulation of criminal acts of sexual violence in
the Criminal Code and Permendikbud Ristek should be reviewed in order to fulfill
the interests of victims and law enforcement and the campus can provide handling
of victims and appropriate punishment for perpetrators.
Keywords: Legal Liability, Crime, Sexual Violence