Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan. Kedua, bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengaturan Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah, untuk mengetahui implementasi Partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuningan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi dokumen yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian pengaturan tentang partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah diatur secara tegas melalui berbagai instrument hukum, terutama pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Untuk meningkatkan partisipasi politik di Kuningan, Partai Amanat Nasional (PAN) menyelenggarakan workshop dan diskusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan parpol, sementara Partai Kesejahteraan Sosial PKS menggelar program Unit Pembinaan Anggota (UPA) untuk kader dan Latihan Perempuan Siaga (LATANSA) untuk pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik berkelanjutan. Simpulan pilkada Kuningan 2024 harus menggabungkan demokrasi konstitusional (Jimly) dan Pancasila (Hazairin), menyeimbangkan prosedur hukum dengan musyawarah lokal. Diperlukan rekrutmen transparan, pendidikan politik, dan pengawasan ketat untuk mewujudkan pemilu yang prosedural dan substansial. Saran partai politik harus melakukan rekrutmen transparan, pendidikan politik bermakna, dan pengawasan ketat. KPU/Bawaslu perlu mengawasi prakti-praktik yang tidak diperbolehkan dalam kampanye, sementara media harus menyajikan informasi berimbang serta menarik, agar meningkatnya tingkat partisipasi dalam pemilihan terus bertambah. Integrasi demokrasi konstitusional dan nilai Pancasila akan menciptakan Pilkada yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partai Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
Democracy is a system of governance embraced by most countries worldwide, originating from Western demands for equal rights and legal equality. This research focuses on how political parties are regulated and how they function to increase public participation in Regional Head Elections (Pilkada) in Kuningan Regency. Using an empirical juridical method through observation, interviews, and document analysis, the study found that political party involvement in boosting voter engagement is clearly governed by legal instruments, especially Article 3 of PKPU Number 9 of 2022 concerning public participation in elections. In practice, parties like PAN organize workshops and discussions, PKS implements programs such as the Member Development Unit (UPA) and LATANSA for women's political empowerment, while the KPU coordinates efforts with political parties to ensure inclusivity and political awareness at the grassroots level. These initiatives aim not only to increase voter turnout but also to foster political literacy and active citizenship. The study concludes that the 2024 Pilkada in Kuningan must blend constitutional democracy (Jimly Asshiddiqie) and Pancasila-based democracy (Hazairin), balancing legal procedures with local consensus and values. Transparent recruitment, substantive political education, and strict oversight are essential for ensuring elections that are both procedurally sound and substantively meaningful. It is recommended that political parties improve internal governance, promote inclusive political participation-particularly among youth, women, and marginalized groups-and that KPU, Bawaslu, and the media actively support a participatory, fair, and sustainable democratic process through balanced information and effective public engagement strategies.
Keywords: Political Parties, Society, Regional Head Elections