Kejaksaan sebagai pelaksana putusan bertanggung jawab memastikan putusan pidana korupsi terlaksana secara efektif. Namun, implementasi di lapangan sering kali adanya hambatan dalam eksekusi pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam pelaksana putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui implementasi kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara tindak pidana korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu implementasinya Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan terbagi menjadi beberapa proses yakni pelaksanaan putusan hukuman pidana badan penjara, hukuman pidana denda, serta pidana pembayaraan uang pengganti. Hambatan yang ada yakni terbatasnya informasi serta kesamaan nama terpidana dengan masyarakat lainnya. Simpulan Kejaksaan Negeri Kuningan telah melakukan pelaksanaan putusan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih terjadi kendala di lapangan. Saran dalam penelitian ini perlu adanya pembaharuan peraturan, serta Kejaksaan harus meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan dan pertanahan sebagai sumber informasi.
Kata Kunci : Kejaksaan, Pelaksana Putusan, Korupsi

The Prosecutor’s Office is a state institution authorized to exercise state power in prosecution and it is responsible for executing court decisions that have permanent legal force, including in corruption cases. One of the challenges is enforcing additional penalties such as the payment of replacement money, which often encounters obstacles. This research aims to understand the duties and authorities of the Prosecutor’s Office in executing court decisions in corruption cases, based on statutory regulations, and to determine how these are implemented by the Kuningan District Attorney’s Office. This study uses a normative juridical approach supported by field data. The legal foundation includes Law Number 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia. The findings show that the Kuningan District Attorney’s Office carries out its duties by executing prison sentences, fines, and replacement money payments. However, several obstacles hinder the execution process, such as difficulties in locating convicts, lack of access to financial or asset information, and limited coordination with relevant institutions.The study concludes that while the Prosecutor’s Office has carried out its role in accordance with legal procedures, practical barriers remain. It recommends regulatory updates and improved collaboration between the Prosecutor’s Office and financial or land agencies. This can help to provide better access to information, enabling a more effective and efficient execution of court decisions in corruption cases.
Keywords: Prosecutor’s Office, Execution, Corruption, Court Decisio