Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan di Indonesia terus meningkat, Pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di berbagai bidang. Namun ketersediaan tanah semakin terbatas, pengadaan tanah menjadi jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana implementasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan bendungan kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan pengadaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui serta mengkaji pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kuningan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Bendabenda Yang Ada Di Atasnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta kebijakan lain yang berkaitan. Pelaksanaan pengadaan tanah di bendungan Kuningan relevan pengelolaanya termasuk dalam prosedur, mekanisme, penilaian nilai tanah dan bentuk ganti rugi sesuai Pasal 13 dan 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Simpulan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi yang bersifat menyeluruh dan terpadu, implementasi yang dilakukan pada studi pembangunan Bendungan Kuningan melibatkan koordinasi yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah. Saran untuk Pemerintah yang dalam hal ini BPN, DPUTR, dan DPKPP diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi serta kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis agar kualitas Sumber Daya Manusia meningkat serta diharapkan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks terhadap perkembangan zaman.
Kata Kunci : Implementasi Pengadaan Tanah, Pembangunan, Bendungan Kuningan

Land acquisition for development purposes in Indonesia continues to increase, the Government needs land to realize development in various fields. However, the availability of land is increasingly limited, land acquisition is a way for the government to carry out development. The formulation of the problem in this study is how the regulation of land acquisition for development for the public interestbased on legislation and how the implementation of landprocurement for development for the public interest in the construction of thebrass dam based on Law Number 2 Year 2012. The purpose of the research is to find out the arrangement of land acquisition based on laws and regulations and to find out and examine the procurement of land for development for the public interest in Kuningan Regency. The research method used in this research is an empirical juridical approach with literature study and field study. The results of the study show that the regulation of land acquisition for public interest based on laws and regulations includes Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Law Number 20 of 1961 concerning Revocation of Land Rights and Objects Above, Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest and other related policies. The implementation of land acquisition in Kuningan dam is relevant to its management including procedures, mechanisms, land value assessments and forms of compensation according to Articles 13 and 36 of Law Number 2 Year 2012. Conclusion Land acquisition for the public interest in Indonesia is regulated through a number of regulations that are comprehensive and integrated, the implementation carried out in the Kuningan Dam development study involves complex coordination between various government agencies. Suggestions for the Government, in this case BPN, DPUTR, and DPKPP, are expected to increase the socialization and capacity of the apparatus through technical training so that the quality of Human Resources increases and it is hoped that the government will update Law Number 2 of 2012 because of the increasingly complex dynamics of national development against the times.
Keywords: Implementation of Land Acquisition, Development, Kuningan Dam