Izin tempat usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha. Pemberian izin tempat usaha berguna sebagai bagi pemilik usaha untuk menjalankan bisnis dilokasi tertentu. Rumusan masalahnya menjelaskan Pengaturan dan implementasi pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan pemberian izin tempat usaha di Indonesia dan implementasi pemberian izin tempat usaha di kabupaten Kuningan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terkait pelaksanaan pemberian izin tempat usaha menghadapi beberapa faktor yang penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait alur pemberian izin dan pentingya menjaga pola ruang. sementara itu, dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031 menghadapi kesulitan yang dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Simpulan bahwa seluruh proses baik penetapan dan peralihan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang efektif oleh perangkat daerah maupun instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha. Saran agar pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi terhadap kebijakan penataan ruang dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, serta evaluasi berkala dengan instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha.
Kata Kunci : Pemberian Izin, Tempat Usaha, dan Tata Ruang

A business license is an official document issued by the local government or relevant agencies that gives permission to a person or business entity to use a certain location as a place to carry out business activities. Granting a business license is useful as legality for business owners to run a business in a certain location. The formulation of the problem explains the arrangement and implementation of the granting of business premises licenses by Regional Government Of Kuningan Regency in terms of Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Kuningan Regency Regional Spatial Plan 2011-2031. The purposes of this study are to determine and examine the arrangements for granting business premises licenses in Indonesia and the implementation of granting business premises licenses in Kuningan district. The research uses empirical juridical methods conducted through interviews with relevant agencies. The results shows that arrangements related to the implementation of business premises licensing faced several inhibiting factors such as the lack of socialization related to the flow of granting permits and the importance of maintaining space patterns. Meanwhile, in the implementation of granting business premises licenses by the One Stop Integrated Service and Capital Investment Office in terms of Regional Regulation Number 26 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Kuningan Regency 2011-2031 faced difficulties that were influenced by several components such as Legal Structure, Legal Substance and Legal Culture. It is concluded that the entire process of both determination and transition has been regulated in laws and regulations and implementation based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the implementation of risk-based licensing is influenced by the lack of effective coordination by regional apparatus and related agencies in the process of granting business premises licenses. Suggestions of this study are that local governments should socialize spatial planning policies and coordinate with related agencies, as well as periodic evaluations with related agencies in the process of granting business premises licenses.
Keywords: Granting license, Business Places, and Spatial Planning