Perkembangan dan pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan pendapatan negara. Di Indonesia, pendapatan negara diatur dan dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah membutuhkan kelembagaan agar penerimaan negara dapat optimal, diantaranya adalah Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bea cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidanapenerimaan negara terutama pendapatan dari sector pajak. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas dan Sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknta segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal. Simpulan dari penelitian ini Pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal dan cukai rokok terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Dan Rokok Ilegal, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal, Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan oleh Polres Kuningan dilakukan dengan cara Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan) seperti. Kegiatan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas. dan juga saran di harapkan pemerintah hendakanya membuat Pembaharuan hukum tenang peredaran rokok ilegal, serta melakukan sosialisasi bersama, antara pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan.

The development and growth of a country is greatly influenced by state revenue and income. In Indonesia, state income is regulated and managed in the APBN (State Revenue and Expenditure Budget) draft. The implementation of government development programs and activities requires institutions so that state revenues can be optimal, including Customs and Excise. The legal basis for the existence of the Directorate General of Customs and Excise is Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs and Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise . Based on this law, customs and excise have the authority to arrest smuggling perpetrators, confiscate smuggled goods as evidence to be handed over to the authorities such as the police to be followed up as a criminal offense for state revenues, especially income from the tax sector. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical approach. The results of the discussion show that the regulation regarding police authority in enforcing the law on the distribution of illegal cigarettes still relies on Law Number 2 of 2002 concerning the Police, the authority exercised by the police is carried out in two ways, namely in a preventative manner by holding legal education, such as: Socialization of Free Zone Regulations and Socialization of Stockpiling Permits. Repressive authority is exercised by means of arrests and market operations. Therefore, the government should immediately reform the law so that the police have greater authority in handling the distribution of illegal cigarettes.Conclusion of this study The regulation on police authority over the circulation of illegal cigarettes and cigarette excise is contained in Law No. 2 of 2002 concerning the Police, Law No. 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise and Illegal Cigarettes, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which regulates Illegal Trade, Law enforcement by the police against the circulation of illegal cigarettes in Kuningan Regency by the Kuningan Police is carried out by means of Preventive Law Enforcement (Prevention) such as. Legal counseling activities, carrying out observations to find out information about criminal acts of illegal cigarette circulation and preventing it from circulating widely. and also suggestions are expected that the government should make legal updates regarding the circulation of illegal cigarettes, and carry out joint socialization, between the government and law enforcement officers to the public about the circulation of illegal cigarettes which is very detrimental.