Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pengelolaan keuangan desa dari dana desa harus dikelola secara akuntabel dan bersifat terbuka atau transparan. Potensi masalah yang muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di
Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Pengelolaan keuangan desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan tertuju pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan keuangan desa. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan dan bagaimana efektivitas inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Pengaturan Inspektorat dalam
Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan aktif menangani kasus penyalahgunaan dana desa dengan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas. Saran yang diberikan yaitu Inspektorat harus konsisten dalam penegakan hukum,
edukasi desa, serta memastikan transparansi. Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait sangat penting, begitu juga dengan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi. Sanksi tegas diperlukan untuk pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat dalam pengawasan dana desa.
Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa.

The regional inspectorate as the regional Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has a strategic role and position both in terms of management functions and in terms of achieving the vision and mission and government programs. Village financial management of village funds must be managed in an accountable and open or transparent manner. The potential problem that arises with this misalignment is that fraud in the village government is quite high.
Village financial management in the Kuningan Regency area is focused on planning, implementing, managing, reporting and reporting village finances. The formulation of problems and objectives in this study is how the authority of the Inspectorate in supervising the management of village funds in Kuningan Regency and how the effectiveness of the inspectorate in supervising the management of village funds in Kuningan Regency. This research method uses empirical juridical approach. The results of the research on Inspectorate Arrangements in Supervision of Village Fund Management are based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2014 concerning Villages,
Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation
Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial
Management Guidelines, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 12 of 2019 concerning Technical Guidelines for Village Financial Management, Kuningan Regency Regional Regulation Number 332 of 2022 concerning Position, Organizational Structure, Main Tasks, Functions and Job Descriptions and Work Procedures of the Kuningan Regency Inspectorate. The Kuningan Regency Regional Inspectorate actively handles cases of misuse of village funds by conducting investigations, collecting evidence, and providing recommendations, demonstrating a commitment to integrity and accountability. The advice given is that the Inspectorate must be consistent in enforcing the law, educating villages,
and ensuring transparency. Collaboration with the Financial Audit Agency (BPK) and related agencies is very important, as is supervision, evaluation and coordination. Strict sanctions are needed for violations, as well as increasing the role of the community and Human Resources (HR) Inspectorate in monitoring village funds.
Keywords: Effectiveness of Supervision, Inspectorate, Village Funds.