Perumahan dan pemukiman termasuk salah satu kebutuhan manusia yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dengan tidak dibangunnya sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum seringkali dilakukan oleh developer pada saat proses pembangunan perumahan tersebut dan hal ini sangatlah merugikan pihak konsumen perumahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa konsumen perumahan akibat wanprestasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kuningan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen perumahan di Indonesia pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kuningan Nomor 510/008/BPSK/VII/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data baik data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data dengan cara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 31 mengenai tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi yaitu Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi; Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan. Dengan kata lain, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kuningan pada prinsipnya telah mampu menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, melalui pendekatan mediator sebagai pihak netral kepada
para pihak yakni konsumen dan pelaku usaha memberikan langsung nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa sesuai batasan-batasan sebagai yang dimiliki oleh mediator. Upaya perlindungan hukum terhadap Konsumen Perumahan dalam putusan BPSK Kabupaten Kuningan Nomor: 510/008/BPSK/ IV/2020 didasari dari isi perjanjian bahwa pihak konsumen mendapatkan hak-haknya kembali. Perlindungan hukum lainnya yang di dapatkan oleh pihak konsumen meliputi penjelasan-penjelasan yang didapatkan oleh pihak konsumen dari pihak pertama atau pelaku usaha terkait proses-proses serta fasilitas–fasilitas yang akan diterima.
Kata kunci: Konsumen, developer perumahan, Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).

Housing and settlements are one of the human needs which have a strategic role in improving the quality of human resources in Indonesia, with social facilities and public facilities not being built which is often done by developers during the housing construction process and this is very detrimental to housing consumers. The problems in this research are How the process for resolving housing
consumer disputes due to default at the Kuningan Regency Consumer Dispute Resolution Agency is and what the legal protection for housing consumers in Indonesia in the decision of the Kuningan Regency Consumer Dispute Resolution
Agency Number 510/008/BPSK/VII/2020 is. The research method used is an empirical juridical approach and data collection techniques both primary data and secondary data as well as data collection tools by means of observation and
interviews. Data analyze in a qualitative way. The conclusion of this research are that the mediation dispute resolution process mechanism in accordance with the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 350/MPP/KEP/12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Body, article 31 concerning
procedures for resolving consumer disputes by means of mediation, namely that the Assembly completely delegates the dispute resolution process to the consumers and business actors concerned, both regarding the form and amount of compensation; The Assembly acts actively as a Mediator by providing advice, guidance, suggestions and other efforts in resolving disputes; The assembly
accepts the results of deliberations between consumers and business actors and issues regulations. In other words, the Kuningan Regency Consumer Dispute Resolution Agency has, in principle, been able to resolve consumer disputes with
business actors, through a mediator approach as a neutral party to the parties, namely consumers and business actors, providing direct advice and guidance, suggestions and other efforts to resolve disputes according to the limitations of the
mediator. Legal protection efforts for Housing Consumers in the Kuningan Regency BPSK Decision Number: 510/008/BPSK/IV/2020 are based on the
contents of the agreement that the consumer gets his or her rights back. Other legal protection obtained by consumers includes explanations obtained by consumers from first parties or business actors regarding the processes and
facilities they will receive.
Key words: Consumer, developer, Body of Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK)