Sanjaya, Shinta Putri (2026) PENUGASAN JAKSA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (552kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (610kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (501kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (651kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (435kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (578kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
Abstract
Penugasan Jaksa di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, merupakan salah satu bentuk kerja sama kelembagaan antara Pemeritah Daerah dan institusi Kejaksaan dalam upaya untuk memperkuat fungsi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran Jaksa di Pemerintah Daerah dinilai mampu membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan huku, penguatan legalitas kebijakan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun dalam praktiknya, masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme penugasan, batas kewenangan, serta penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah berdasrkan Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penugasan jaksa telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait lainnya. Dalam implementasinya, penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraann Pemerintahan Daerah, khusunya dalam bidang hukum pemerintahan dan pendampingan hukum terhadap kebijakan daerah. Selain memberikan dampak positif terhadap legalitas kebijakan dan koordinasi kelembagaan, pelaksanaan penugasan Jaksa juga masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait penganturan mekanisme penugasan, batas kewenangan, dan pelaksanaan sistem merit yang belum diatur secara rinci. Simpulan penelitian ini adalah bahwa penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta memiliki kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme, batas kewenangan, serta pola koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum.
The position of prosecutors within regional government institutions, particularly in the Legal Division of the Regional Secretariat, is one form of institutional cooperation between Regional Governments and the Prosecutor’s Office aimed at strengthening the legal function in the administration of government. The presence of prosecutors in Regional Governments is considered capable of assisting Regional Governments in providing legal assistance, strengthening the legality of policies, and supporting the realization of good governance. However, in practice, clearer regulations are still needed regarding the assignment mechanism, limits of authority, and the implementation of the merit system within the State Civil Apparatus. The purposes of this study are to identify and understand the regulation of the position of prosecutors in Regional Governments based on laws and regulations, as well as to identify and analyze the implementation of the assignment of prosecutors in the Regional Government of Kuningan Regency based on Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. The research method used is empirical juridical with a socio-legal approach, utilizing primary and secondary data obtained through observation and interviews. The results of the study indicate that normatively, the assignment of prosecutors already has a legal basis in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and other related regulations. In its implementation, the assignment of prosecutors in Regional Governments is carried out to support the effectiveness of regional governance, particularly in the field of governmental law and legal assistance regarding regional policies. In addition to providing positive impacts on policy legality and institutional coordination, the implementation of the assignment of prosecutors still faces several obstacles, especially regarding the regulation of assignment mechanisms, limits of authority, and the implementation of the merit system, which have not been regulated in detail. The conclusion of this study is that the assignment of prosecutors in Regional Governments is basically in accordance with statutory regulations and contributes to supporting the implementation of professional and accountable regional governance. Therefore, suggestion of this study is that more detailed and comprehensive regulations are needed regarding assignment mechanisms, limits of authority, and patterns of coordination between institutions so that the implementation of the assignment of prosecutors in Regional Governments can run optimally and provide legal certainty.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penugasan Jaksa, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah. Position of Prosecutors, State Civil Servants, Regional Government. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Shinta Putri Sanjaya |
| Date Deposited: | 02 Nov 2026 01:59 |
| Last Modified: | 02 Nov 2026 01:59 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/7187 |

