Repositori Institusi · Akses Terbuka

Temukan karya ilmiah Universitas Kuningan dalam hitungan detik.

4.870 skripsi, tesis, dan publikasi terarsip rapi — cari berdasarkan judul, penulis, subjek, atau fakultas.

4.870item terarsip
6 fakultaspenyumbang koleksi
24 jamakses publik, gratis

Tentang Repositori

Repositori Universitas Kuningan merupakan layanan arsip online yang dikelola oleh perpustakaan Universitas Kuningan. Dengan menggunakan EPrints sebagai repositori, website ini didirikan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan salinan digital hasil intelektual Universitas Kuningan. Tujuan utama dari repositori ini adalah untuk menyediakan dokumen jangka panjang, akses terbuka dan dengan mudah mengambil koleksi digital untuk mendukung proses belajar-mengajar. Dengan adanya repositori ini, diharapkan hasil karya warga kampus UNIKU dapat diakses secara luas.

Panduan Penggunaan

Baru pertama kali memakai RAMA? Unduh petunjuk unggah mandiri, atau baca panduan penggunaan lengkap di bawah ini.

Petunjuk Unggah Mandiri →

Bantuan EPrints →

Irham, Muhamad (2026) EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI INSTANSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) TENJO LAUT. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.

[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (335kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (364kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (200kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (443kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf

Download (116kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (217kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (822kB) | Request a copy
Official URL: https://rama.uniku.ac.id

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan kualitas sumber daya manusia. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai upaya pemulihan bagi pecandu narkotika. Rumusan Masalah pertama bagaimana pengaturan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut serta yang kedua bagaimana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut. Tujuan pertama untuk mengetahui pengaturan program rehabilitasi serta yang kedua menganalisis efektivitas pelaksanaannya di IPWL Tenjo Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian pertama bahwa pengaturan rehabilitasi telah tersusun sistematis dan saling terhubung. UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) menegaskan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 menjamin perlakuan manusiawi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui Pasal 54, 55, 56–58, 103, dan Pasal 127 ayat (3) mewajibkan rehabilitasi medis dan
sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 19 mengatur standar dan tahapan rehabilitasi. Perkap Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4, 8, 9, dan 13 menegaskan pendekatan restorative justice. Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (7) mengatur mekanisme dan keberlanjutan rehabilitasi. Kepmenkes Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Pasal 9 mengatur proses medis. Kedua dalam Perda Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, 5, 6, dan 23–24 memperkuat implementasi daerah. Data menunjukkan 30 klien pada 2022, 41 klien pada 2023, dan 37 klien pada 2024. Program berjalan sistematis, namun belum optimal akibat keterbatasan sarana, kualitas layanan, dan pemerataan pembinaan. Simpulan penelitian ini adalah pertama bahwa pengaturan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut telah memiliki dasar hukum yang jelas dan saling terintegrasi dalam sistem hukum nasional maupun daerah. kedua bahwa efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL Tenjo Laut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Saran pertama diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperkuat koordinasi, pengawasan, serta dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika. Kedua diharapkan IPWL Tenjo Laut dapat meningkatkan kualitas pelayanan, melengkapi sarana dan prasarana rehabilitasi, serta mengoptimalkan pembinaan pascarehabilitasi guna meningkatkan keberhasilan pemulihan pecandu narkotika.

Drug abuse is a social problem with far-reaching impacts on health, safety, and the quality of human resources. Through Law No. 35 of 2009, the government prioritizes a rehabilitative approach as a means of recovery for drug addicts. The first research question is how the rehabilitation program for drug addicts is structured at the Tenjo Laut IPWL, and the second is how effective the implementation of the rehabilitation program for drug addicts at the Tenjo Laut IPWL is. The first objective is to understand the structure of the rehabilitation program, and the second is to analyze the effectiveness of its implementation at the Tenjo Laut IPWL. The research method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical approach, through literature review and field research. The first finding of the study is that the rehabilitation framework has been systematically structured and is interconnected. The 1945 Constitution, through Article 1(3), Article 28D(1), and Article 28G(1), affirms the principles of the rule of law and the protection of human rights. Article 8 of the Criminal Procedure Code guarantees humane treatment. Law No. 35 of 2009, through Articles 54, 55, 56–58, 103, and Article 127(3), mandates medical and social rehabilitation. Ministry of Social Affairs Regulation No. 9 of 2017, Article 1(3), Article 7, and Article 19, sets out the standards and stages of rehabilitation. National Narcotics Agency Regulation No. 1 of 2014, Articles 4, 8, 9, and 13, reaffirm the restorative justice approach. BNN Regulation No. 11 of 2014, Article 3, and BNN Regulation No. 6 of 2022, Article 1(7), regulate the mechanisms and sustainability of rehabilitation. Ministry of Health Regulation No. 2415/MENKES/PER/XII/2011, Article 9, regulates the medical process. Second, Kuningan Regional Regulation No. 2 of 2018, Articles 4, 5, 6, and 23–24, strengthen local implementation. Data shows 30
clients in 2022, 41 clients in 2023, and 37 clients in 2024. The program is running systematically, but is not yet optimal due to limitations in facilities, service quality, and the equitable distribution of guidance. The conclusions of this study are, first, that the framework for the drug rehabilitation program at the Tenjo Laut IPWL has a clear legal basis and is fully integrated into both the national and regional legal systems. Second, the effectiveness of the rehabilitation program at the Tenjo Laut IPWL has not yet been optimized due to various obstacles in its implementation. The first recommendation is that the government and relevant parties strengthen coordination, supervision, and policy support for the implementation of drug rehabilitation. Second, it is hoped that the Tenjo Laut IPWL can improve the quality of services, enhance rehabilitation facilities and infrastructure, and optimize post-rehabilitation guidance to increase the success of drug addicts’ recovery.

Item Type: Thesis (S1 / D3)
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Rehabilitasi, Narkotika, IPWL, Effectiveness, Rehabilitation, Narcotics, IPWL.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: S.H Muhamad Irham
Date Deposited: 27 Oct 2026 02:16
Last Modified: 27 Oct 2026 02:16
URI: https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/7129

Actions (login required)

View Item
View Item