Sopiani, Susi (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN SKINCARE ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (428kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (415kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (273kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (429kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (259kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (274kB)
Abstract
Peredaran skincare ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan kerugian ekonomi. Meskipun telah terdapat berbagai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik, namun pada kenyataannya produk skincare ilegal masih banyak beredar, terutama melalui platform digital, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis pengaturan hukum serta penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakna yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah cukup komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Namun penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan masih belum efektif karena kendala perkembangan teknologi digital, keterbatasan fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta belum efektifnya penerapan sanksi. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pengaturan hukum telah memadai, penegakan hukum belum efektif. Saran untuk peningkatan sosialisasi dan implementasi pengaturan, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal, disertai peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penyuluhan kepada konsumen dalam memilih produk yang aman dan legal.
The distribution of illegal skincare products in Indonesia remains a serious problem due to its potential to endanger consumer health and cause economic losses. Although various regulations regarding consumer protection and the distribution of cosmetics exist, illegal skincare products are still widely circulated, especially through digital platforms, demonstrating a gap between legal provisions and their implementation. The purpose of this study is to analyze the legal regulations and law enforcement against the distribution of illegal skincare products as a consumer protection effort in Indonesia. The research method used is normative juridical through a statutory and conceptual approach supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal regulations are quite comprehensive, as stipulated in Article 4 letter a and Article 7 letter b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Article 2, Article 3 paragraphs (1), (2), and (3) of the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 25 of 2025 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients. However, law enforcement by the Food and Drug Supervisory Agency remains ineffective due to constraints on digital technology development, limited supervisory facilities, low public legal awareness, business actors ignoring legal provisions, weak coordination between law enforcement agencies, and the ineffective application of sanctions. The research conclusions indicate that, although legal regulations are adequate, law enforcement is ineffective. Suggestions for improving the dissemination and implementation of regulations, as well as strengthening supervision and law enforcement against the distribution of illegal skincare, accompanied by increasing business actor compliance and counseling consumers in choosing safe and legal products.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Skincare Ilegal, Perlindungan Konsumen, Law Enforcement, Illegal Skincare, Consumer Protection. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Susi Sopiani |
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 06:47 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 06:47 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6504 |

