Nurohman, Maman (2026) Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (493kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (587kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (386kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (585kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (151kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (432kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031 sebagai bentuk upaya perlindungan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, luas lahan pertanian di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sekitar 1.578 hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian belum berjalan secara optimal. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan lahan budidaya pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implementasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dan didukung pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara pada instansi terkait di Kabupaten Kuningan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kurang efektifnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan instrumen teknis, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tata ruang. Simpulan permasalahan utama tidak terletak pada kurangnya pengaturan hukum, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan budidaya pertanian di lapangan. Saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan lahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Kata Kunci: Lahan Budidaya Pertanian, Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah.
The utilization of agricultural land in Kuningan Regency has been regulated by Kuningan Regency Regional Regulation No. 26 of 2011 concerning the Kuningan Regency Spatial Plan for 2011–2031 as an effort to protect agricultural land and control land conversion. However, based on data from the Central Statistics Agency for the year 2025, the area of agricultural land in Kuningan Regency has decreased by approximately 1,578 hectares. This situation indicates that the implementation of agricultural land use policies has not been optimal. Research objectives are to examine the regulations governing the utilization of agricultural land based on Indonesian laws and regulations, as well as their implementation under Kuningan Regency Regulation No. 26 of 2011 on the Spatial Planning of Kuningan Regency for the Years 2011–2031. Research Methodology, This study employs a legal research approach using an empirical-legal methodology, supported by a normative-legal approach. The research is conducted through a literature review of laws and regulations and policy documents, as well as field research involving observation and interviews at relevant agencies in Kuningan Regency. Research Findings indicate that land use is regulated under Article 1, Point 5 of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning. However, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, ineffective interagency coordination, limited technical tools, and low public awareness of spatial planning regulations. Conclusion The main problem does not lie in a lack of legal regulations, but rather in the suboptimal implementation of agricultural land use policies in the field. The recommendations of this study are that improved oversight, strengthened interagency coordination, and public outreach are needed so that land use can proceed more effectively and in accordance with regional spatial planning.
Keywords: Agricultural Land, Land Use, Regional Spatial Planning.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lahan Budidaya Pertanian, Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Agricultural Land, Land Use, Regional Spatial Planning. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H. Maman Nurohman |
| Date Deposited: | 18 Aug 2026 02:33 |
| Last Modified: | 18 Aug 2026 02:33 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6332 |

