Asiyah, Mina Rabiatul (2026) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Prinsip Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (334kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (464kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (229kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (400kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (154kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (255kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi besar seiring berkembangnya sektor pariwisata dan usaha kuliner di Kabupaten Kuningan. Namun, pelaksanaannya belum optimal yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal serta menganalisis implementasi dan implikasinya terhadap peningkatan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Pasal 2 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2024. Implementasi kewenangan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuningan telah berjalan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya penerapan teknologi, serta masih adanya wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Simpulan penelitian ini adalah implementasi kewenangan tersebut telah berjalan cukup efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD, tetapi masih memerlukan optimalisasi. Saran yang diajukan yaitu pemerintah daerah, khususnya Bappenda, meningkatkan sosialisasi, memperluas digitalisasi, serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Restaurant tax is one type of tax with significant potential, given the growth of the tourism and culinary sectors in Kuningan Regency. However, its implementation has not been optimal, as evidenced by low taxpayer compliance, limited administrative resources, and ineffective supervision and law enforcement. The objectives of this study are to examine the regulation of local government authority in restaurant tax collection based on the principle of fiscal decentralization and to analyze its implementation and implications for increasing PAD. The research method used is a legal-empirical approach with a descriptive-analytical specification. Data collection is conducted through field and literature studies, followed by qualitative analysis. The results indicate that, the authority of local governments in the collection of restaurant taxes is regulated in Article 279 of Law Number 23 of 2014, Article 2 (a) and Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022, Article 3 paragraph (4) of Government Regulation Number 35 of 2023, as well as Articles 2 and 21 of Kuningan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024, the implementation of which is further regulated in Kuningan Regency Regent Regulation Number 38 of 2024. The implementation of authority regarding restaurant tax collection in Kuningan Regency has been quite effective and has made a positive contribution to increasing Local Own-Source Revenue. Although its implementation still faces several challenges, including limited human resources, uneven adoption of technology, and the continued existence of taxpayers who remain non-compliant in fulfilling their tax obligations. The conclusion of this study is that the implementation of these authorities has been fairly effective and has positively contributed to increasing PAD, but still requires optimization. The recommendations proposed are that the local government, particularly Bappenda, should increase public awareness, expand digitalization, and strengthen supervision and enforcement of sanctions to improve taxpayer compliance.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Authorities, Restaurant Tax, Local Revenue. |
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Mina Rabiatul Asiyah |
| Date Deposited: | 07 Aug 2026 08:17 |
| Last Modified: | 07 Aug 2026 08:17 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6266 |

