Anika, Yola (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (693kB)
BAB I.pdf
Download (291kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (413kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (218kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (347kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (201kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (251kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (364kB) | Request a copy
Abstract
Tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menindak laporan terkait penipuan investasi ilegal tersebut. Rumusan masalah bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui investasi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan jumlah kasus yang ditangani di Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) laporan pada tahun 2023. Simpulan pengaturan tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 492 tentang perbuatan curang, serta didukung oleh ketentuan KUHAP dalam aspek penegakan hukumnya. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur investasi ilegal, sehingga dalam praktiknya memerlukan penafsiran oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh Kepolisian di Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Saran perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait investasi ilegal dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan upaya pencegahan (preventif) melalui sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari praktik penipuan investasi ilegal. Serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan berbasis investasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Penipuan Investasi Ilegal.
Fraud through illegal investment is a common crime that frequently occurs in society and causes significant economic losses. The police, as law enforcement officers, have the authority to respond to reports of illegal investment fraud. The research question is how the law enforcement regulations govern perpetrators of illegal investment fraud in Indonesian law and how the police enforce the law against perpetrators of illegal investment fraud in Kuningan Regency. The purpose of this research is to analyze the regulations and implementation of law enforcement against perpetrators of illegal investment fraud. The research method used is an empirical juridical approach with primary, secondary, and tertiary data collection techniques through observation and interviews, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation of criminal acts of fraud through illegal investment is regulated in Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The implementation of law enforcement by the Police is carried out based on reports or complaints from the public which are then followed up through the investigation and inquiry stages, with the number of cases handled in Kuningan Regency being 1 (one) report in 2023. The conclusion is that the regulation of criminal acts of fraud through illegal investment in Indonesia is in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically Article 492 concerning fraudulent acts, and is supported by the provisions of the Criminal Procedure Code in its law enforcement aspects. However, these regulations are still general and do not specifically regulate illegal investment, so that in practice they require interpretation by law enforcement officers. Law enforcement by the Police in Kuningan Regency has been carried out according to procedures through the investigation and inquiry stages. Suggestions are the need for more specific regulations regarding illegal investment in legislation, increasing preventive efforts through socialization to the public to avoid illegal investment fraud practices and strengthening the capacity of law enforcement officials in handling investment-based fraud cases to ensure more effective law enforcement.
Keywords: Law Enforcement, Police, Illegal Investment Fraud.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Kepolisian, Penipuan Investasi Ilegal. Law Enforcement, Police, Illegal Investment Fraud. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Yola Anika |
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 01:55 |
| Last Modified: | 05 Aug 2026 01:55 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6196 |

