Nababan, Alecya Maruli Semaria (2026) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI DI DETASEMEN POLISI MILITER III/3 CIREBON). S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (207kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (295kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (25kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (278kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (11kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (89kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (366kB) | Request a copy
Abstract
Penyelesaian masalah wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia sering kali tidak sepenuhnya mengacu pada mekanisme perdata di luar lingkungan militer. Tujuan penelitian ini menganalisis dualisme tanggung jawab hukum anggota TNI yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1234 jo. 1243 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Fokus utama penelitian terletak pada mekanisme penyelesaian di Denpom III/3 Cirebon serta interaksi antara hukum perdata umum dan disiplin militer. Metode penelitian yang digunakan yaitu yruridis empiris dengan Spesifikasi penelitian bersifat eksploratif dan eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan subjek hukum perdata yang tunduk pada aturan umum (Pasal 1320-1388 KUH Perdata). Penyelesaian sengketa dilakukan secara paralel ganti rugi atau pemenuhan prestasi melalui Pengadilan Negeri, sementara sanksi disiplin internal diberikan jika wanprestasi tersebut mengandung unsur pidana, seperti penggelapan objek fidusia. Tanpa unsur pidana, penyelesaian tetap pada mekanisme perdata murni. Simpulan Menegaskan bahwa Pengaturan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli didasarkan pada instrumen hukum perdata materiel, KUH Perdata, serta instrumen hukum militer yang murni bersifat keperdataan tanpa unsur pidana, penjatuhan sanksi disiplin tidak dapat dilaksanakan oleh Denpom. Saran melengkapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer untuk menyisipkan klausul spesifik mengenai dualisme yurisdiksi dan pedoman koordinasi antara Polisi Militer dengan Pengadilan Negeri. Saran, diperlukan penguatan edukasi tanggung jawab perdata dalam pembinaan prajurit guna mencegah keterlibatan dalam permasalahan hukum fidusia.
The resolution of breach of contract (wanprestasi) committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) often does not fully refer to civil mechanisms outside the military environment. This study aims to analyze the dualism of legal liability of TNI members who commit a breach of contract in sale and purchase agreements based on Article 1234 jo. 1243 of the Civil Code (KUH Perdata) and Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law. The main focus lies on the settlement mechanism at Denpom III/3 Cirebon and the interaction between general civil law and military discipline. The research method employed is empirical legal research (juridical-empirical), with research specifications that are both exploratory and explanatory in nature.The Results show that TNI members are subjects of civil law who are subject to general regulations (Articles 1320-1388 of the Civil Code). Dispute resolution is carried out in parallel: compensation or fulfillment of performance through the District Court, while internal disciplinary sanctions are imposed if the breach of contract contains criminal elements, such as the embezzlement of fiduciary objects. Without a criminal element, the settlement remains within a pure civil mechanism. The conclusion It is affirmed that the legal regulation concerning members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit a breach of contract (wanprestasi) in a sale and purchase agreement is governed by the instruments of substantive civil law, of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Furthermore, under military legal instruments that are purely civil in nature and devoid of criminal elements, disciplinary sanctions cannot be imposed by the Military Police Command (Denpom).Recommendation complete of Law Number 25 of 2014 to insert specific clauses regarding jurisdictional dualism and coordination guidelines between the Military Police and the District Court. Furthermore, it is necessary to strengthen education on civil liability in soldier training to prevent involvement in fiduciary legal issues.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tentara Nasional Indonesia, Jual Beli, Wanprestasi, Indonesian National Armed Forces, Sale and Purchase, Breach of Contract (Wanprestasi). |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Alecya Maruli Semaria Nababan |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 07:17 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 07:17 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6159 |

