Susanti, Sindi (2026) KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN KUNINGAN DALAM UPAYA MENCEGAH ADANYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (336kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (404kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (281kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (383kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (215kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (285kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (638kB) | Request a copy
Abstract
Salah satu kewenangan ATR/BPN adalah memberikan kepastian hak atas tanah dengan dilakukannya sertifikat hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa tanah yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari satu kepemilikan atau disebut dengan tumpang tindih sertifikat hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penerbitan sertifikat hak atas tanah serta untuk mengetahui kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan penerbitan sertifikat telah memadai diatur dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan bertujuan memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem digitalisasi pertanahan, yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tumpang tindih, serta pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan dalam mencegah tumpang tindih sertifikat yang belum berjalan efektif. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penerbitan sertifikat hak atas tanah telah diatur secara komprehensif dan jelas. Serta dalam kewenangan yang belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia. Saran perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem digitalisasi, serta penguatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Kata Kunci: Kewenangan, Pendaftaran Tanah, Tumpang Tindih Sertifikat
One of the authorities of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is to provide legal certainty over land rights through the issuance of land title certificates. However, in practice, cases have been found where multiple land title certificates exist for the same plot of land. The purposes of this research are to examine the regulations governing the issuance of land title certificates and to analyze the authority of the Land Office of Kuningan Regency in its prevention efforts. The research method used is empirical juridical, employing both statutory and conceptual approaches, supported by field data obtained through interviews. The results of the study indicate that, normatively, the regulation of certificate issuance is adequate and aimed at providing legal certainty article 94 of government regulation number 18 of 2021 concerning management rights, land rights, apartment units, and land registration. However, in practice, there are still several obstacles, such as discrepancies between physical and juridical data, limited human resources, and the suboptimal implementation of land digitalization systems, which may create the potential for overlapping certificates. Furthermore, the implementation of the Land Office’s authority in preventing overlapping certificates has not yet been fully effective. The conclusion of this research shows that the regulation concerning the issuance of land title certificates has been comprehensively and clearly regulated. Nevertheless, the exercise of authority has not been carried out optimally due to various obstacles, particularly the limitation of human resources. Therefore, it is recommended to improve the quality of human resources, optimize the digitalization system, and strengthen supervision and public outreach programs.
Keywords: Authority, Land Registration, Overlapping Certificates.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Kewenangan, Pendaftaran Tanah, Tumpang Tindih Sertifikat Keywords: Authority, Land Registration, Overlapping Certificates. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Sindi Susanti |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 06:50 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 06:50 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6148 |

