Nurohma, Alya Caesar (2026) PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (962kB)
BAB I.pdf
Download (2MB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (2MB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (2MB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan asas ultimum remedium terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta penerapan asas ultimum remedium oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng. Hasil penelitian pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal pelaku adalah anak, pertanggungjawaban pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Penerapan asas ultimum remedium dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tercermin dalam penjatuhan sanksi berupa pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan. Simpulan pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta, penerapan asas ultimum remedium oleh hakim diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pembinaan dalam lembaga. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi serta penyusunan pedoman yang lebih konkret agar penerapan asas ultimum remedium dapat dilakukan secara konsisten.
This research is motivated by the dynamics in the application of the ultimum remedium principle to children as perpetrators of the crime of assault resulting in death. The purposes of this study are to determine and analyze the provisions on accountability for the crime of assault resulting in death and the application of the ultimum remedium principle by judges in imposing sanctions on children as perpetrators of the crime of assault resulting in death. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and a case-based approach to the Kuningan District Court Decisions Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng and Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng. The results of the study on the regulation of accountability for criminal acts of assault resulting in death is regulated in Article 170 paragraph (2) 3 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code and Article 262 paragraph (4) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, with a maximum prison sentence of 12 (twelve) years. In the case of the perpetrator being a child, criminal accountability is specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation Number 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Criminal Sentences and Actions Against Children which places imprisonment as a last resort. The study of the ultimum remedium principle in Kuningan District Court Decisions Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng and Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng is reflected in the imposition of a five-month institutionalized correctional sanction. The conclusion of this study is that the regulation of accountability for criminal acts of assault resulting in death is regulated in the Criminal Code and specifically in the Juvenile Criminal Justice System. In addition, the application of the principle of ultimum remedium by judges is realized through the imposition of institutionalized correctional sanction. This study recommends strengthening regulations and developing more concrete guidelines to ensure consistent application of the ultimum remedium principle.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ultimum Remedium, Anak, Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Ultimum Remedium, Children, Assault Resulting in Death, Criminal Liability, Judicial Considerations. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Alya Caesar Nurohma |
| Date Deposited: | 29 Jul 2026 02:59 |
| Last Modified: | 29 Jul 2026 02:59 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6045 |

