Agustiani, Lulu (2026) PEMBATALAN HIBAH KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS IA NOMOR: 2021/PDT.G/2023/PA.KNG. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (494kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (513kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (24kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (443kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (176kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (269kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (429kB) | Request a copy
Abstract
Latar Belakang salah satu hak atas tanah yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah melalui pemberian hibah. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan konflik karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, baik secara formal maupun materiil, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan kekuatan hukum dan dibatalkan melalui putusan pengadilan. Rumusan masalah pelitian ini terkait peraturan tentang pembatalan hibah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memutus putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023?PA.Kng. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji ketentuan mengenai pembatalan hibah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis alasan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt. G/2023/PA. KNG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan eksplanatif melalui studi literatur dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1320 Dan 1321, Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam, hibah harus dibuat dalam bentuk akta otentiksebagai syarat sah dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Alasan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap aspek formal dan materiil, termasuk keabsahan dokumen dan alat bukti, yang mengakibatkan hibah dinyatakan cacat secara hukum dan dibatalkan. Simpulan bahwa keabsahan hibah sangat bergantung pada pemenuhan syarat hukum secara menyeluruh, hakim dan dalam memutus perkara hibah mempertimbangkan syarat formal dan syarat materil. Saran perlu adanya penyuluhan yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta hibah oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
The background One of the ways the public can acquire land rights is through a grant. However, the implementation of such grants often gives rise to conflicts due to non-compliance with legal provisions whether formal or substantive potentially resulting in a loss of legal validity and annulment by court ruling. The research problems focus on the legal regulations concerning the cancellation of grants and the considerations of the judges of the Kuningan Religious Court in deciding Case Number 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. This study aims to examine the legal provisions governing the cancellation of grants under Indonesian law and to analyze the judges’ reasoning in the Kuningan Religious Court Decision Number 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng regarding the cancellation of a grant lacking legal force. The method used is empirical juridical research with an explanatory approach, conducted through literature review and field research. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using a descriptive qualitative method. The results of research on grants are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Articles 1320 and 1321, Articles 1666-1693 of the Civil Code, and Articles 210-214 of the Compilation of Islamic Law, grants must be made in the form of authentic deeds as a legal requirement and guarantee of legal certainty for the parties. based on a thorough assessment of formal and material aspects, including the validity of documents and evidence, which resulted in the grant being declared legally defective and cancelled. The conclusion is that the validity of the grant is very dependent on the fulfillment of legal requirements as a whole, the judge and in deciding the grant case considers the formal and material requirements. The suggestion is that there is a need for continuous education to the public about the importance of making a grant deed by a notary or Land Titles Register.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembatalan Hibah, Akta, Pertimbangan Hakim, Grant Cancellation, Deed, Judicial Consideration |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Lulu Agustiani |
| Date Deposited: | 27 Jul 2026 03:30 |
| Last Modified: | 27 Jul 2026 03:30 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/6031 |

