Heritage, Harleyanto (2026) PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (659kB)
BAB I.pdf
Download (432kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (381kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (185kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (560kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (157kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (189kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (567kB) | Request a copy
Abstract
Narkotika merupakan ancaman serius terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui peran BNN Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BNN Kabupaten Kuningan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peran BNN Kabupaten Kuningan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis, mulai dari UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hingga peraturan teknis lainnya. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui program preventif seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye, serta pengembangan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Simpulan penelitian ini adalah bahwa peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, namun efektivitasnya belum optimal. Saran dari penelitian ini adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Narcotics pose a serious threat to public health, safety, and order, with far-reaching impacts on social life. The National Narcotics Agency (BNN) plays a strategic role in preventing and eradicating the abuse of narcotics, particularly through the role of the Regency/Municipal BNN as the implementer of policies at the local level. This study is motivated by the importance of strengthening the role of the Kuningan Regency BNN in efforts to prevent narcotics-related crimes in accordance with applicable laws and regulations. The objective of this study is to identify and analyze the regulatory framework governing the role of the in the prevention of narcotics-related crimes and to identify and analyze the implementation of the Kuningan District BNN’s role in the prevention of narcotics-related crimes. The research method used is a juridical-empirical approach combining a legal framework and a sociological perspective. The data utilized includes primary data obtained through interviews with officials from the Kuningan District BNN, as well as secondary data sourced from legislation, books, and legal journals. The results of the study indicate that the regulation of the Kuningan District BNN’s role is based on a strong and systematic legal foundation, ranging from the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) Law No. 35 of 2009 on narcotics, to other technical regulations. The implementation of this role is realized through preventive programs such as public awareness campaigns, counseling, and the development of the “Clean (Bersinar). However, in practice, there are still obstacles in the form of limited human resources, budget, infrastructure, low public awareness, and suboptimal cross-sectoral coordination. The conclusion of this study is that the role of the Kuningan Regency BNN in the prevention of narcotics-related crimes has been carried out in accordance with legal provisions, but its effectiveness has not been optimal. Recommendations from this study include enhancing human resource capacity, optimizing the budget, strengthening cross-sectoral coordination, and increasing community participation through sustained education and empowerment.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pencegahan, Narkotika, Kabupaten Kuningan, Efektivitas, BNN, Prevention, Narcotics, Kuningan Regency, Effectiveness. |
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Haritage Harleyanto |
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 02:22 |
| Last Modified: | 30 Jul 2026 02:22 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/5855 |

