Penerbitan dokumen pertanahan merupakan tahapan penting dalam pendaftaran tanah sebagai dasar pembuktian hak dan perwujudan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Seiring kebijakan digitalisasi, penerbitan dokumen pertanahan diarahkan menuju bentuk elektronik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut jaminan kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penerbitan dokumen pertanahan menuju sertifikat elektronik serta bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan hukum tersebut serta mengkaji pelaksanaannya dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan staf Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerbitan dokumen pertanahan elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada proses alih media dari dokumen fisik ke elektronik yang memerlukan waktu relatif lama sehingga menghambat proses peralihan hak atas tanah. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 dalam penerbitan dokumen pertanahan menuju sertifikat elektronik di Kabupaten Kuningan belum berjalan optimal. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya percepatan proses alih media serta peningkatan efektivitas pelaksanaan teknis guna mendukung kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan elektronik.

The issuance of land documents constitutes an important stage in land registration as a basis for proving land rights and realizing legal certainty, as mandated by Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. In line with the digitalization policy, the issuance of land documents has been directed toward an electronic format as regulated under the Regulation of the
Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 3 of 2023. This transformation concerns not only administrative aspects but also the guarantee of legal certainty. The research problems addressed in this study are the legal regulation governing the issuance of land documents toward electronic certificates and its implementation in Kuningan Regency. This study aims to analyze the legal framework governing such issuance and to examine its implementation in practice, particularly in relation to legal certainty in the transfer of land rights. The research employed an empirical juridical method by examining applicable legal provisions and their implementation in practice through interviews with officials of the Land Office and Land Deed Officials (PPAT), supported by library research. The findings indicate that, normatively, the issuance of electronic land documents has a clear legal basis. However, its implementation still encounters obstacles, particularly in the media conversion process from physical documents to electronic documents, which requires a relatively long period of time and consequently hampers the process of transferring land rights. The conclusion of this study is that the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the issuance of land documents toward electronic certificates in Kuningan Regency has not yet been carried out optimally. It is recommended that the media conversion process be accelerated and that the effectiveness of technical implementation be improved in order to support legal certainty in electronic land administration services.