Penegakan hukum narkotika di Indonesia tengah bertransformasi dari paradigma retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis. Realitas di Kejaksaan Negeri Kuningan menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi sering kali masih berbenturan dengan kecenderungan sanksi represif yang memicu overcapacity lembaga pemasyarakatan. Tujuan Penelitian menganalisis sinkronisasi pengaturan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan kerangka hukum terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP), serta mengkaji implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebagai perwujudan asas dominus litis Jaksa melalui mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data bersumber dari wawancara mendalam dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kuningan serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif untuk memotret realitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kedudukan keadilan restoratif telah dipertegas dalam KUHAP 2025. Di Kejaksaan Negeri Kuningan, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme asesmen terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Kuningan dan optimalisasi peran Rumah Restorative Justice. Namun, implementasinya belum maksimal akibat kendala budaya hukum aparat yang masih ragu dalam menggunakan diskresi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis di daerah, serta stigma sosial. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar-aparat dan harmonisasi kebijakan, serta penguatan infrastruktur pendukung. Saran adanya regulasi teknis yang lebih integratif guna memudahkan Jaksa dalam mengeksekusi kebijakan rehabilitasi tanpa hambatan yuridis.

Narcotics law enforcement in Indonesia is currently transforming from a retributive paradigm toward a more humanistic, rehabilitative approach. However, the reality at the Kuningan District Attorney's Office (Kejaksaan Negeri Kuningan) shows that rehabilitation policies frequently clash with punitive tendencies, which subsequently exacerbates prison overcapacity. This study aims to analyze the synchronization of rehabilitation regulations under Law Number 35 of 2009 with the latest legal frameworks, namely Law Number 1 of 2023 (the Penal Code/KUHP) and Law Number 20 of 2025 (the Criminal Procedure Code/KUHAP), as well as to examine the implementation of Attorney General's Guideline Number 18 of 2021 as an embodiment of the Prosecutor's dominus litis principle through restorative justice mechanisms. This study uses an empirical legal (socio-legal) research method with a descriptive-analytical specification. Data are gathered through in-depth interviews with prosecutors at the Kuningan District Attorney's Office and legal document studies, which are then analyzed qualitatively to capture the reality of field implementation. The results indicate that, normatively, the position of restorative justice has been strengthened in the 2025 Criminal Procedure Code. At the Kuningan District Attorney's Office, this approach is realized through integrated assessment mechanisms with the National Narcotics Board at the Regency Level (BNNK) and the optimization of Restorative Justice Houses (Rumah Restorative Justice). However, its implementation remains sub-optimal due to constraints in the legal culture of law enforcers who are still hesitant to exercise discretion, limited local medical rehabilitation facilities, and social stigma. This study concludes that aligning perceptions among law enforcement officers and harmonizing policies, as well as strengthening supporting infrastructure are vital. It recommends the formulation of more integrative technical regulations to facilitate prosecutors in executing rehabilitation policies without legal impediments.