Faturohman, Fatur (2026) EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DESA DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.
ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
BAB I.pdf
Download (284kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (415kB) | Request a copy
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (255kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (487kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Download (174kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (224kB)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan produk hukum desa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berdampak pada terbatasnya aksesibilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan pengelolaan produk hukum desa menurut peraturan perundang-undangan serta menganalisis efektivitas pengelolaannya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi di beberapa desa serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat desa belum optimal, ditandai dengan rendahnya pelaksanaan kewajiban desa dalam menginput, memperbarui, dan mempublikasikan produk hukum secara sistematis. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, belum meratanya sarana teknologi informasi, serta belum efektifnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pengelolaan produk hukum desa telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun implementasinya belum mampu mewujudkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Saran penelitian ini adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung keterbukaan informasi hukum di tingkat desa.
The background of this research lies in the suboptimal management of village legal products through the Legal Documentation and Information Network, which has limited accessibility, transparency, and legal certainty in village governance. The objective of this study is to examine the legal framework governing the management of village legal products under Indonesian laws and regulations and to analyze the effectiveness of their management through the Legal Documentation and Information Network in Kuningan Regency. The research method employed is an empirical juridical approach with a descriptive-analytical design, using primary data collected through interviews and field observations in several villages, as well as secondary data obtained from statutory regulations and related legal documents. The findings indicate that the implementation of the Legal Documentation and Information Network at the village level has not yet been optimal, as reflected in the low level of compliance with the obligation to upload, update, and systematically publish village legal products. The main obstacles include limited human resources, inadequate understanding of JDIH management among village officials, insufficient information technology infrastructure, and ineffective coordination between the regional and village governments. The study concludes that, although the legal framework governing village legal product management is normatively adequate, its implementation has not yet established an effective Legal Documentation and Information Network capable of ensuring transparency, accountability, and legal certainty in village governance. The study recommends continuous capacity-building programs for village officials, strengthened supervision, and the optimization of information technology to enhance public access to legal information at the village level.
| Item Type: | Thesis (S1 / D3) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pengelolaan produk hukum desa, jaringan dokumetasi dan informasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, management of village legal documents, legal documentation and information network, good governance. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Fatur Faturohman |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 07:40 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 07:40 |
| URI: | https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/5432 |

