Kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan serta bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan kewenangan tersebut serta implementasinya di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Uundang- Udang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung. Implementasi kewenangan di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan secara umum telah sesuai peraturan, tercermin dalam tindakan penyidikan dan fokus pada pemulihan kerugian negara. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan di kedua wilayah tersebut pada umumnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Disarankan agar implementasi kewenangan Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan dalam penanganan korupsi ditingkatkan melalui optimalisasi pemulihan aset, penguatan koordinasi internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya.

The Authority of the Prosecutor's Office in Indonesia in the Investigation of Corruption Crimes. The authority of the Prosecutor's Office in Indonesia to investigate corruption crimes is regulated by various laws and regulations. The research problem is how the authority of the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes is regulated at the Cirebon District Prosecutor’s Office and the Kuningan District Prosecutor’s Office, and how this authority is implemented in both institutions. This study aims to understand the regulation of such authority as well as its implementation in the Cirebon and Kuningan District Prosecutor’s Offices. The research method used is empirical juridical, with the collection of primary, secondary, and tertiary data through observation and interviews, analyzed qualitatively. The results show that the authority to investigate corruption by the Prosecutor's Office is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and the Attorney General’s Regulations. The implementation of authority at the Cirebon and Kuningan District Prosecutor’s Offices has generally complied with regulations, as reflected in investigative actions and the focus on recovering state losses. It is concluded that the exercise of authority in both regions generally proceeds in accordance with the applicable laws and regulations. It is recommended that the implementation of authority by the Cirebon and Kuningan District Prosecutor’s Offices in handling corruption cases be enhanced through asset recovery optimization, strengthening internal coordination, increasing transparency and accountability, empowering community participation, and developing human resource capacity.