Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat(3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Perlindungan terhadap anak sendiri pada dasarnya sudah ada dalam konstitusi negara diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Untuk Mengetahui Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak.Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bullying. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pengaturan terhadap tindak pidana Bullying diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) dan bullying secara umum diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310 ayat (1) dan Pasal 351 ayat 1. Untuk lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman pokok bagi anak yang sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Mengoptimalkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga perlindungan anak, dalam hal penanganan kasus tindak pidana bullying diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya perilaku bullying dikalangan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana.

Indonesia is a legal state where all forms of government in this country are regulated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (3) which reads "The Indonesian state is a legal state". Protection for children is basically already in the state constitution, including the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and Articles 21 to 24 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. To find out about regulations for criminal acts of bullying committed by children. To know about law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of bullying. The type of research used in this research is legal research. Legal research, also called normative research, has the same definition as doctrinal research, namely research based on legal materials which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. The definition of regulation in legal science means regulations in written form, because they are decisions written, then regulations as legal rules are usually referred to as written law. The regulation of criminal acts of bullying is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28B Paragraph (2) and Article 28I Paragraph (2) and bullying in general is also regulated in the Criminal Code (KUHP) in article 310 paragraph ( 1) and Article 351 paragraph 1. To be more specific, it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The basic punishment for children is as regulated in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure, legal substance and legal culture. Optimizing cooperation between various related agencies, such as the police, Social Service, Health Service, and child protection institutions, in terms of handling cases of criminal acts of bullying, is hoped to be a solution to reducing the occurrence of bullying behavior among children.
Keywords: Law Enforcement, Children, Perpetrators of Criminal Acts.