Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Cirebon).
Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yaitu suatu sistem yang berkeyakinan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal ketertiban berlalu lintas. Oleh karena itu, setiap pelanggaran lalu lintas, sekecil apa pun, tetap harus dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku sebagai bentuk penegakan supremasi hukum. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum yang berlaku erhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Tujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggran lalu lintas. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, berdasarkan data yang diperoleh dari Januari 2024 hingga Februari 2025, Satlantas Polres Kuningan mencatat 2.127 pelanggaran lalu lintas oleh anak. Lalu bedasarkan data yang telah didapat dari Januari 2023 hinggan Februari 2025 di Kabupaten Cirebon, tercatat 2.525 pelanggaran oleh anak. Menyikapi kondisi ini edukasi hukum terhadap anak dilakukan oleh Kepolisian saat penilangan atau setelah pelanggaran terjadi, dengan memberikan penjelasan dasar tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm, membawa surat izin mengemudi, dan mematuhi rambu. Namun demikian, edukasi ini sering dilakukan secara cepat dan hanya sebatas formalitas, sehingga kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum pada anak. Simpulan dalam pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Aparat kepolisian melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi, serta represif berupa penindakan yang tetap berorientasi pada pembinaan anak. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penguatan peraturan agar lebih efektif dan efisien dalam pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran, Anak.

Legal Accountability for Children as Perpetrators of Traffic Violations (A Case Study in Kuningan Regency and Cirebon Regency).
Indonesia is a country based on law, which is a system that believes that the law has the highest power in all aspects of life, including in terms of traffic order. Therefore, every traffic violation, no matter how small, must still be sanctioned according to the applicable regulations as a form of law enforcement. Based on Article 288 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the problem is how to apply the legal arrangements regarding the responsibility of children as perpetrators of traffic violations and the application of legal accountability to children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency. The purposes of this research are to determine and study how to regulate and apply legal accountability to children as traffic violators. This research method uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools by observation and interviews, qualitative data analysis. The results of the research on the regulation of legal responsibility for children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency, namely Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, then the application of legal liability to children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency, based on data obtained from January 2024 to February 2025, The Kuningan Police Patrol recorded 2,127 traffic violations by children. Then based on the data that has been obtained from January 2023 to February 2025 in Cirebon Regency, 2,525 violations by children were recorded. Responding to this condition, legal education for children is carried out by the Police during the trial or after the violation occurs, by providing basic explanations about the importance of obeying traffic rules, such as wearing a helmet, carrying a driver's license, and obeying signs. However, this education is often carried out quickly and only limited to formalities, so it is less effective in forming legal awareness in children. Conclusion in legal accountability for children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency Police officers make preventive efforts through education and socialization, as well as repressive measures in the form of actions that remain oriented towards child development. The suggestion in this study is that there is a need to strengthen regulations to be more effective and efficient in the legal accountability of children as perpetrators of traffic violations.
Keywords: Liability, Violation, Children.