Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilihan yang adil. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan berperan penting dalam mengawasi netralitas ASN agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau keberpihakan yang merugikan semua pihak. Rumusan Masalah dalam penlitian ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada, dan bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang netralitas ASN dalam Pilkada dan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpul data melalui observasi dan wawancara, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil Penelitian mengenai pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024 menunjukkan hasil cukup efektiv. Namun masih terjadi dugaan pelanggaran netralitas asn yang di laporkan oleh masyrakat kepadaa Bawaslu laporan tersebut tidak di tindak lanjuti karena keterbatasan alat bukti. Simpulan dari penelitian ini adalah Bawaslu telah berupaya dengan baik dalam mengawasi netralitas ASN, namun diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama dalam hal kualitas SDM, pemahaman regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan. Saran dari penelitian ini yaitu Bawaslu harus meningkatkan kapasitas SDM, pemahaman regulasi, pemanfaatan teknologi, serta kordinasi dengan instansi guna mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN selama tahapan Pilkada.

The neutrality of Civil Servants (ASN) in regional head elections is crucial for maintaining public trust and ensuring a fair electoral process. The Election Supervisory Board of Kuningan Regency plays a vital role in overseeing the neutrality of ASN to prevent the abuse of authority or bias that could harm all parties involved. The research problem formulated in this study is how the regulations regarding ASN neutrality in regional elections are structured, and how effective the supervision of the Kuningan Regency Bawaslu is in maintaining ASN neutrality in the 2024 regional elections. The objective of this research is to understand the regulations concerning ASN neutrality in regional elections and to assess the effectiveness of Bawaslu's supervision in maintaining ASN neutrality during the 2024 elections. The research method employed is an empirical juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data collection techniques. Data collection tools include observation and interviews, with qualitative data analysis conducted. The research findings regarding the regulation of ASN neutrality in regional elections refer to Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors, and Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The effectiveness of Bawaslu's supervision in maintaining ASN neutrality in the 2024 regional elections shows fairly effective results. However, there are still allegations of ASN neutrality violations reported by the public to Bawaslu, which were not followed up due to limitations in evidence. The conclusion of this study is that Bawaslu has made commendable efforts in supervising ASN neutrality, but there is a need for capacity and capability enhancement, particularly in terms of human resource quality, regulatory understanding, and the utilization of information technology for supervision. Recommendations from this research suggest that Bawaslu should improve human resource capacity, regulatory understanding, technology utilization, and coordination with relevant agencies to optimize the supervision of ASN neutrality during the stages of the regional elections.