Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena mengancam ketertiban umum. Di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, tindak pidana ini masih sering terjadi, baik dalam bentuk perampokan maupun pencurian motor. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku serta pelaksanaanya oleh aparat penegak hukumnya. Tujuan untuk meneliti peraturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten Cirebon dan Kabupaten kuningan, menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten Cirebon dan Kabupaten kuningan. Metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriprif eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak kepolisian di Polresta Cirebon dan Polres Kuningan sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah cukup memadai sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 KUHP serta dijamin pelaksanaanya dalam UUD RI 1945 dan KUHAP. Namun, penerapannya di lapangan masih mengalami berbagai kendala. Penegakan hukum oleh aparat di kedua kabupaten telah dilakukan melalui proses penyidikan, penyelidikan, penangkapan, hingga pelimpahan ke kejaksaan, meskipun upaya masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan dengan berbagai hambatan structural dan kultural. Saran dalam penelitian ini diperlukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, dukungan infrastruktur, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan

The criminal act of theft with violence is a crime that often causes unrest in society as it threatens public order. In Cirebon and Kuningan Regencies, such crimes still frequently occur, both in the form of robbery and motorcycle theft. The research problem in this study is to identify the applicable legal regulations and their implementation by law enforcement authorities. The objective is to examine the rules governing law enforcement against perpetrators of theft with violence in Cirebon and Kuningan Regencies and to analyze how these rules are applied in practice. The research method used is empirical juridical with a descriptive-explanatory specification. Data collection was conducted through direct observation and interviews with police officers in Cirebon and Kuningan as primary data, supported by literature study as secondary data. The research findings indicate that the regulation of law enforcement against theft with violence is sufficiently adequate, as stipulated in Article 365 of the Indonesian Criminal Code, and supported by the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code. However, implementation in the field still encounters several obstacles. Law enforcement in both regions has proceeded through investigation, inquiry, arrest, and transfer to the prosecutor’s office, although further improvement is needed. The conclusion is that enforcement has followed applicable regulations but still faces structural and cultural challenges. The suggestion of this research is to improve the quality of law enforcement officers through training, technological support, infrastructure development, and public legal education.
Keyword : Law Enforcement, Criminal Offense, Theft with Violence