Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Kabupaten
Kuningan. Oleh Cahaya Widiasari, NIM. 20211410090, Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.
Perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang komunikasi, maka
terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Dengan
semakin banyaknya situs-situs perjudian online di internet untuk itu perlu adanya
penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian
online. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana pengaturan penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kabupaten Kuningan
serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian
online di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam undang�undang yang berlaku di Indonesia serta penerapan penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana perjudian online. Metode Penelitian ini dengan
menggunakan yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder
serta alat pengumpul data yang digunakan melalui observasi dan wawancara.
Hasil penelitian ini adalah Perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang�undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 7 Tahun 1974, Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (1)–(5), serta perjudian online diatur dalam
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum perjudian online
dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan
kebudayaan, dengan kelemahan utama terletak pada faktor kebudayaan.
Simpulan penelitian Pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana
perjudian online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, dengan
sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Namun, di Kabupaten Kuningan,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana,
infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten. Penanganan kasus juga
memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan tingkat provinsi. Selain
itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian turut
menghambat efektivitas penegakan hukum. Saran Penelitian Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih
tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Penanganannya perlu
didukung oleh peningkatan sarana, teknologi, dan kualitas Sumber Daya Manusia
aparat, serta edukasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online
The Implementation of Law Enforcement Against Online Gambling
Perpetrators in Kuningan Regency. By Cahaya Widiasari, NIM. 20211410090,
Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan
2025.
The development of technology is increasingly sophisticated and rapid in the field
of communication, so that an online gambling game system is created via the
network. With the increasing number of online gambling sites on the internet, it is
necessary to conduct research on law enforcement against perpetrators of online
gambling crimes. The formulation of the problems of this research are how is the
regulation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in
Kuningan Regency and how is the implementation of law enforcement against
perpetrators of online gambling crimes in Kuningan Regency. The purposes of
this study are to determine the legal regulations against perpetrators of online
gambling crimes in the laws in force in Indonesia and to know the
implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling
crimes. This research method uses juridical-empirical and uses primary data and
secondary data as well as data collection tools used through observation and
interviews. The results of this study are that gambling is regulated in Article 303
of the Criminal Code, Law No. 7 of 1974, Criminal Procedure Code Article 1
paragraph (1) - (5), and online gambling is regulated in Article 27 paragraph (2)
and Article 45 paragraph (2) of Law Number 1 of 2025 concerning Information
and Electronic Transactions. Online gambling law enforcement is influenced by
legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture, with the main
weakness lying in cultural factors. Research conclusion The regulation and
enforcement of online gambling crimes in Indonesia have a strong legal basis,
with strict sanctions to provide a deterrent effect. However, in Kuningan Regency,
its implementation still faces various obstacles, such as limited facilities,
infrastructure, and competent human resources. Handling cases also requires
cross-agency coordination, especially at the provincial level. In addition, the lack
of community participation in reporting gambling activities also hampers the
effectiveness of law enforcement. Research Recommendations With the enactment
of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, it
is hoped that law enforcement officers should act more firmly in imposing
penalties on perpetrators. Handling needs to be supported by improving facilities,
technology, and the quality of Human Resources of officers, as well as public
education through intensive socialization.
Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Online Gambling