Perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang menyasar perempuan dan anak sebagai korban utama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berperan penting dalam proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaturan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online dan bagaimana penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui regulasi dan penerapan Kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media online di Polres Kuningan dan Polresta Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri. Sepanjang tahun 2020 – Februari 2025, terdapat 154 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Unit PPA Polres Kuningan, dan 213 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke Unit PPA Polresta Cirebon, dan dalam menerapkan kewenangannya, Unit PPA Kepolisian resor Kuningan dan Cirebon melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Simpulan nya adalah pengaturan Kewenangan Unit PPA telah diatur dalam berbagai regulasi, dan dalam untuk merehabilitasi korban kekerasan seksual Unit PPA Polres Kuningan dan Polresta Cirebon sudah dijalankan sesuai prosedur dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Saran penelitian yaitu dengan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur prosedur penanganan kekerasan seksual berbasis online dan mendorong pembentukan tim terpadu berbasis kewenangan fungsional untuk mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Kata Kunci: Kewenangan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Rehabilitasi Korban.

The development of digital technology has both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts that is rampant is sexual violence that targets women and children as the main victims. The Women and Child Protection Unit plays an important role in the rehabilitation process of victims of sexual violence. The formulation of the problems in this study are how the regulation of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of sexual violence through online media and how the application of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of sexual violence through online media. The purposes of this study are to determine the regulation and application of the Authority of the Women and Children Protection Unit in rehabilitating victims of criminal acts of sexual violence through online media at Kuningan Police and Cirebon Police. The research method used is an empirical juridical approach with data collection through observation, interviews, and literature study. The results showed that the authority of the Women and Children Protection Unit is regulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 4 of the Indonesian National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) in the Police Environment. Throughout 2020 - February 2025, there were 154 reports of sexual violence cases that entered the PPA Unit of the Kuningan Police, and 213 reports of sexual violence cases that entered the Cirebon Polresta PPA Unit, and in implementing its authority, the PPA Unit of the Kuningan and Cirebon Resort Police coordinated with related agencies related to the protection of women and children. The conclusion is that the regulation of the PPA Unit's authority has been regulated in various regulations, and in order to rehabilitate victims of sexual violence the PPA Unit of the Kuningan Police and Cirebon Police has been carried out according to procedures by coordinating with related agencies. Research suggestions are that there should strengthen regulations that specifically regulate procedures for handling online-based sexual violence and It should encourage the formation of integrated teams based on functional authority to achieve justice for victims of sexual violence.
Keywords: Authority, Women and Children Protection Unit, Victim Rehabilitation.