Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Kuningan terhadap pelanggar lalu lintas di jalanraya telah diterapkan E-TLE yaitu sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera ETLE Mobile Lodaya, kamera tersebut tersambung langsung ke Back Office ETLE. Rumusan masalah yang diteliti adalah : 1)bagaimana pengaturan hukum tindak pidana tilang elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ,2)bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana tilang elektronik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan tentang Das Sollen Das Sein atau penegakan hukum tindak pidana Tilang Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengaturan E-TLE yaitu Pasal 272 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan tilang elektronik (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuningan Kabupaten Kuningan belum efektif karena pelaksanaan tilang elektronik (ETLE) belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program E-Tilang yakni, meningkatkankan disiplin berkendara, mengurangi pelanggaran lalu lintas. Simpulan dalam penegakan hukum E-Tilang di dalam pelanggaran lalu lintas di pengaruhi beberapa faktor, yakni faktor hukum nya, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan, dalam hal ini di wilayah hukum Polres Kuningan ke 5(lima) faktor ini semua belum sesuai dengan apayang diharapkan sesuai tujuan tilang elektronik. Saran dalam penelitian ini diperlukan penguatan peraturanperundang-undangan yangsesuai dengan tilang elektronik juga dalam segi perbaikan sarana dan fasilitas yang diperluka.

One of the objectives of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is to realize safe, orderly, smooth and integrated road traffic and transportation services to encourage the national economy, advance public welfare. In an effort to enforce traffic laws on the highway, especially in urban areas such as Kuningan City against traffic violators on the road, E-TLE has been implemented, namely a system that photographs road violations through the ETLE Mobile Lodaya camera, the camera is connected directly to the ETLE Back Office. The problems of this study are: 1) how is the legal regulation of electronic ticketing based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? 2) how is the regulation of law enforcement of electronic ticketing. This study uses empirical juridical method. In this study the writer describes Das Sollen Das Sein or law enforcement of electronic ticketing based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation with the reality that occurs in law enforcement against traffic violations. The results of the study illustrate that the E-TLE regulation is Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations. The implementation of electronic ticketing (ETLE) against traffic violators in the Kuningan District Police jurisdiction has not been effective because the implementation of electronic ticketing (ETLE) has not been in accordance with the expected objectives of the E-Tilang program, namely, improving driving discipline, reducing traffic violations. The conclusion in the law enforcement of E-Tilang in traffic violations is influenced by several factors, namely the legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities, society and culture, in this case in the Kuningan District Police jurisdiction these 5 (five) factors are all not in accordance with what is expected according to the purpose of electronic ticketing. Suggestions in this study require strengthening the laws and regulations that are in accordance with electronic ticketing as well as in terms of improving the necessary facilities and facilities.