ABSTRAK
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Restorative justice sehingga tidak selalu berorientasi pada pemidanaan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan Restorative justice menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan Restorative justice tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan penerapan Restorative justice menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris melalui tahap penelitian studi kepustakaan dan lapangan yang pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta di olah dan dianalisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan Restorative justice tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara khusus memiliki syarat fomil dan materil sebagaiaman diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan prosesnya diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Nomor 15 Tahun 2020 dan penerapan Restorative justice tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 hanya terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berhasil menerapkan Restorative justice. Simpulan secara substansi belum ada aturan khusus tentang Restorative justice tindak pidana curanmor, secara strukutur sudah terstruktur tapi belum diterapkan dengan optimal, secara kultur masih formalistik dan prosedural. Saran penulis yaitu danya pengaturan khusus untuk penerapan Restorative Justice agar adanya keselarasan anatra tingkat kepolisan dan kejaksaan serta adanya adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi kepolisan , kejaksaan dan masyarakat.
Kata Kunci : Penerapan, Restorative justice, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT
Theft is one form of crime that often occurs in the community and it is caused by several factors, one of them is due to economic factors. The National Police as the frontline in the criminal justice system needs to realize the resolution of criminal acts by prioritizing Restorative justice so that it is not always oriented towards punishment. The formulation of the problems in this research are how is the regulation of Restorative justice according to legislation in Indonesia and how is the implementation of Restorative justice for theft crimes in the investigation and prosecution process in Kuningan Regency and Cirebon City. The purposes of this study are to examine and to analyze the regulation and application of Restorative justice according to Indonesian legislation in the investigation and prosecution process in Kuningan Regency and Cirebon City. This research method uses an Empirical Juridical approach through the literature and field study research stages in which collecting data uses observation, interviews and documentation and they are processed and analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study are the regulation of Restorative justice for the crime of theft of motorized vehicles specifically has physical and material requirements as stipulated in Article 5 and Article 6 of the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 and the process is regulated in Article 6 to Article 14 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning Number 15 of 2020 and the implementation of Restorative justice for the crime of theft in the investigation and prosecution process is still not optimal. This is evidenced by the data from 2020 to 2024 there was only 1 (one) case of motor vehicle theft that successfully applied Restorative justice. The conclusion is that in substance there is no specific regulation regarding Restorative justice for the crime of curanmor, structurally it has been structured but has not been implemented optimally, culturally it is still formalistic and procedural. The author's suggestion is that there should be special arrangements for the application of Restorative Justice so that there is harmony between the police and the prosecutor's office and there should be increased training and socialization for the police, prosecutor's office and the community.
Keywords: Implementation, Restorative justice, Crime of Motor Vehicle Theft