Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, Salah satu fenomenanya adalah berbelanja
secara online. Transaksi e-commerce menawarkan peluang bagi konsumen untuk
mendapatkan barang/jasa. Namun, juga menimbulkan tantangan hukum terkait
perlindungan konsumen yang harus semakin di perkuat. Rumusan masalah
bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan
barang pada transaksi elektronik. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan
dan perlindungan hukum mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap
pemalsuan barang pada transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan Metode
penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang melibatkan
wawancara dengan BPSK Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian ini menujukan
meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dari pemalsuan
barang namun penegakan hukumnya belum optimal. Perlindungan hukum preventif
dalam penelitian ini diwujudkan melalui instrumen hukum dan administratif,
seperti kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jujur, transparan,
akurat mengenai syarat jaminan produk yang mereka tawarkan. Perlindungan
hukum refresifnya dapat berupa litigasi dan non litigasi. Simpulan, pengaturan
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen diantaranya Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dari pemalsuan barang masih lemah dan
terkendala oleh proses penegakan hukum. Saran pemerintah dalam hal ini BPSK
perlu memperbaiki dan mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
baik melalui penguatan BPSK maupun penyederhanaan prosedural.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Transaksi
Elektronik.

The development of information and communication technology has brought
changes in various aspects of people's lives. One of the phenomena is online
shopping. E-commerce transactions offer opportunities for consumers to obtain
goods/services. However, it also raises legal challenges related to consumer
protection that must be further strengthened. The formulation of the problem is how
to regulate and protect consumers against counterfeiting in electronic transactions.
This study aims to examine the regulation and legal protection regarding consumer
legal protection against counterfeiting in electronic transactions. This study uses
an empirical legal method with a descriptive analytical approach, involving
interviews with BPSK Kuningan Regency. The results of this study indicate that
although there are regulations governing consumer protection from counterfeiting,
law enforcement is not yet optimal. Preventive legal protection in this study is
realized through legal and administrative instruments, such as the obligation of
business actors to provide honest, transparent, and accurate information regarding
the terms of the product guarantee they offer. Repressive legal protection can be in
the form of litigation and non-litigation. Conclusion, legal regulations governing
consumer protection include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law
Number 7 of 2014 concerning Trade; Law Number 1 of 2024 concerning the second
amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic
Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning trade
through electronic systems. Legal protection for consumers from counterfeiting is
still weak and constrained by the law enforcement process. The government's
suggestion in this case is that BPSK needs to improve and accelerate the consumer
dispute resolution mechanism both through strengthening BPSK and simplifying
procedures.
Keywords : Legal Protection, Consumer Protection, Electronic Transactions.