Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses
Terhadap Anak Kandung. Oleh Nabila Regita Cahyani, NIM.20211410061,
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana inses pada anak kandung sebagai
bentuk kekerasan seksual dalam keluarga dan pelanggaran HAM anak. Indonesia
sebagai negara hukum, wajib melindungi warganya, termasuk anak. Pemerkosaan
terhadap anak di bawah umur khususnya oleh ayah kandungnya sendiri, dianggap
sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Rumusan masalah Bagaimana
Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Inses di Indonesia
dan Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Inses
di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum dan
penerapan inses terhadap anak kandung di Indonesia, menggunakan Metode
yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan dan observasi lapangan, dengan Teknik pengumpulan data primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak
pidana inses terhadap anak kandung telah di atur dalam Undang-Undang
Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 76D dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (3). Penerapan penegakan hukum terhadap tindak
pidana inses meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, serta
pemeriksaan dan pemidanaan oleh Pengadilan Negeri. Setiap tahapan dilaksanakan
sesuai prosedur hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban,
khususnya anak. Lalu berdasarkan data di wilayah kuningan, tercatat kasus pada
tahun 2022 sebanyak satu (1) kasus, kemudian pada tahun 2023 tidak terdapat
laporan maupun penanganan kasus inses, dan kembali ditemukan satu (1) kasus
pada tahun 2024. Simpulan Penelitian menyatakan bahwa meski belum ada
pengaturan khusus, instrumen Penegakan hukum terhadap inses sudah didukung
instrumen hukum yang cukup meski belum ada pengaturan khusus. Fokus harus
pada perlindungan korban, koordinasi antar lembaga, dan penegakan yang tegas
terhadap pelaku, termasuk rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
Saran, Perlunya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk
mengkriminalisasi inses secara tegas, peningkatan sosialisasi oleh pemerintah dan
aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas SDM aparat. Selain itu,
diperlukan penguatan fasilitas ramah anak, layanan psikologis bagi korban,
penegakan hukum tegas terhadap pelaku disertai rehabilitasi, dan reformasi budaya
hukum untuk mendukung korban melapor.
Kata Kunci: Inses, Tindak Pidana, Anak
Implementation of Law Enforcement Against Perpetrators of Incest Crime
Against Children. By Nabila Regita Cahyani, NIM.20211410061, Law Science
Study Program, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan, 2025
Law enforcement against perpetrators of incest in biological children as a form of
sexual violence in the family and violation of children's human rights. Indonesia,
as a state of law, is obliged to protect its citizens, including children. Rape of
minors, especially by their own biological father, is considered a serious violation
of children's rights. The formulation of the problem How is the Regulation of Law
Enforcement against the Perpetrator of Incest Crime in Indonesia and How is the
Application of Law Enforcement against the perpetrator of Incest Crime in
Indonesia. The purpose of the research is to analyze the legal arrangements and
application of incest against biological children in Indonesia, using an empirical
juridical method with an analytical descriptive approach. Data obtained through
literature study and field observation, with primary, secondary, and tertiary data
collection techniques. The results of the study that the regulation of the perpetrators
of incest crimes against biological children has been regulated in Child Protection
Law Number 35 of 2014 article 76D and Law Number 17 of 2016 Article 81
paragraph (3). The implementation of law enforcement against incest crime
includes investigation by the Police, prosecution by the Prosecutor's Office, and
examination and punishment by the District Court. Each stage is carried out in
accordance with legal procedures while still paying attention to the protection of
victims, especially children. Then based on data in the Kuningan area, one (1) case
was recorded in 2022, then in 2023 there were no reports or handling of incest
cases, and one (1) case was found again in 2024. The research concluded that
although there is no special regulation, the law enforcement instrument against
incest has been supported by sufficient legal instruments even though there is no
special regulation. The focus should be on victim protection, inter-agency
coordination, and strict enforcement against perpetrators, including rehabilitation
to prevent repetition of criminal acts. Suggestions, The need to revise the Criminal
Code to criminalize incest explicitly, increase socialization by the government and
law enforcement officials, and increase the capacity of human resources of the
authorities. In addition, it is necessary to strengthen child-friendly facilities,
psychological services for victims, strict law enforcement against perpetrators
accompanied by rehabilitation, and legal culture reform to support victims to
report.
Keywords: Incest, Criminal Offense, Child