ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
(Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan). Oleh Siti Nurani, NIM. 20211410052, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan harus diberikan secara menyeluruh, baik dalam bentuk perlindungan preventif, represif, maupun rehabilitatif. Namun dalam praktiknya, proses hukum terhadap korban pencabulan penyandang disabilitas masih menemui banyak kendala, baik dari aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data dengan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara khusus diatur dalam dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 118-122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lalu Penerapan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kuningan masih belum optimal dikarenakan adanya ketidaksinambungan antara struktur, substansi dan budaya hukum. Simpulan pengaturan dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai kewajiban aparat penegak hukum dan pengadilan secara khusus diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 118-122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak tersangka/terdakwa/korban dalam proses peradilan Pasal 50-68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Dalam penerapannya penegakannya masih lemah dan belum menjamin rasa keadilan bagi korban. Saran adanya kebijakan teknis yang mengatur mekanisme pelayanan penyandang disabilitas, adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan dalam penanganan kasus anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak disabilitas, Korban,Pencabulan

ABSTRACT

Legal Protection of Children with Disabilities as Victims of Sexual Abuse Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (A Case Study in Kuningan Regency). By Siti Nurani, NIM. 20211410052, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Legal protection of children with disabilities as a vulnerable group must be provided as a whole, both in the form of preventive, repressive, and rehabilitative protection. However, in practice, the legal process against victims of abuse of persons with disabilities still encounters many obstacles, both from the aspects of structure, substance, and legal culture. The formulation of the problem is how the regulation and application of legal protection for children with disabilities as victims of criminal acts of sexual abuse is seen based on the Indonesian Legislation. The purpose of this research is to examine and analyze how the regulation and application of legal protection for children with disabilities as victims of criminal acts of sexual abuse is seen based on the Indonesian Legislation. This research method uses empirical juridical approach with primary, secondary and tertiary data collection techniques, as well as data collection tools using observation, interviews and documentation and qualitative data analysis. The results of this study are the regulation of legal protection of children with disabilities as victims of criminal acts of sexual abuse seen based on Legislation in Indonesia specifically regulated in in Article 5, Article 7, Articles 118-122 Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, then the application of legal protection of children with disabilities as victims of criminal acts of sexual abuse in Kuningan Regency is still not optimal due to the disconnection between structure, substance and legal culture. The conclusion of the regulation in the legal protection of children with disabilities as victims of criminal acts of sexual abuse is seen based on Indonesian Legislation regarding the obligations of law enforcement officials and courts specifically regulated in Article 5, Article 7, Articles 118-122 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016, the rights of suspects / defendants / victims in the judicial process Article 50-68 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981. In its implementation, enforcement is still weak and does not guarantee a sense of justice for victims. Suggestions for technical policies governing service mechanisms for persons with disabilities, capacity building through training and counseling in handling cases of children with disabilities.

Keywords: Legal Protection, Children with Disabilities,Abuse.