Persoalan sampah merupakan tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan. Desa, sebagai entitas otonom, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengelola sampah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan otonomi desa dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan dan penerapan otonomi desa dalam pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan Metode Penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggabungkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan otonomi desa dalam pengelolaan sampah didasarkan pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18 Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, dengan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam penerapannya, Desa Kertayasa berhasil mengelola sampah secara mandiri, sementara Desa Cikaso dan Susukan masih menghadapi kendala seperti kerusakan infrastruktur dan rendahnya kesadaran masyarakat. Simpulan Tantangan pengelolaan sampah meliputi aspek teknis, hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Otonomi desa berperan strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Saran disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kuningan dan desa meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dengan mengatasi berbagai tantangan non-teknis seperti kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Menyarankan Desa harus memanfaatkan otonomi secara optimal dengan menyusun regulasi yang aplikatif dan membangun sistem hukum yang melibatkan seluruh masyarakat.
Kata Kunci : Otonomi Desa, Pengelolaan Sampah, Pembangunan Berkelanjutan.

The issue of waste is a serious challenge in sustainable development. Villages, as autonomous entities, have the authority and obligation to manage waste. The research problem in this study is how the regulation and implementation of village autonomy in waste management can achieve sustainable development in Kuningan Regency. The objective of this research is to analyze the regulation and implementation of village autonomy in waste management and its impact on sustainable development. The research method uses empirical juridical analysis with a descriptive qualitative approach, combining library research and field studies. The results show that the regulation of village autonomy in waste management is based on Article 18 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 9 of Law No. 18 of 2008 on Waste Management, Article 18 of Law No. 3 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages, as well as Articles 6 and 7 of Kuningan Regency Regional Regulation No. 4 of 2010 on Waste Management, with attribution, delegation, and mandate authority. In practice, Kertayasa Village has successfully managed waste independently, while Cikaso and Susukan Villages still face challenges such as infrastructure damage and low public awareness. The conclusion is that waste management challenges include technical, legal, institutional, and community participation aspects. Village autonomy plays a strategic role in promoting sustainable development at the local level. The recommendation is that the Kuningan Regency Government and villages should improve the effectiveness of waste management by addressing various non-technical challenges such as institutional and community participation issues. It is suggested that villages should optimize their autonomy by developing applicable regulations and establishing a legal system involving the entire community.
Keywords: Village Autonomy, Waste Management, Sustainable Development.