Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Notaris harus mematuhi berbagai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan Notaris.
Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatan sidik jari serta tanggung jawab Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari. penghadap pada minuta akta Tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatan sidik jari penghadap pada minuta akta serta tanggung jawab hukum notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap dalam minuta akta. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah Notaris berwenang membubuhkan cap jempol atau sidik jari sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UndangUndang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) Kewajiban yang telah diatur tidak dapat diabaikan dan dilanggar. Tanggung jawab hukum notaris terhadap kewajiban yang dilanggar nya akan di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undangundang jabatan notaris. Simpulan dalam kewaiban Notaris untuk melekatkan sidik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan teknis dalam pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta serta aturan prosedural terkait pentingnya pelekatan sidik jari bagi penghadap. Saran dalam penelitian ini perlu adanya perubahan kembali terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, agar dalam menjalankan kewajibannya Notaris tidak lalai dan melanggar ketentuan yang sudah ada, selain itu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris dalam pemeriksaan pelaksanaan pelekatan sidik jari.

Notary is defined as a public official authorized to draw up authentic deeds and carry out other duties in accordance with applicable laws and regulations. Notaries must adhere to a range of authorities, obligations, and prohibitions as stipulated by the laws governing the notarial profession. The issues examined in this study are: how the obligation of notaries to affix the appearing party’s fingerprints is
regulated, and what legal responsibilities notaries bear concerning the authenticity of deeds without such fingerprint attachments on the minutes of deeds. The
purposes of this study are to analyze the legal provisions related to notaries' obligations to affix the fingerprints of the appearing parties on the minutes of deeds and to assess the legal liability of notaries for the authenticity of deeds lacking these fingerprints. The research method employed is normative juridical. The results show that notaries are authorized and obligated to affix thumbprints or fingerprints,
as mandated in Article 16 paragraph (1) letter c of the amended Notary Law (UUJNP). This obligation, once regulated, cannot be ignored or violated. A notary who
fails to fulfill this obligation may be subject to sanctions as outlined in the Notary Law. The conclusion highlights that the notary's obligation to affix fingerprints has not yet clearly specified in terms of technical procedures and the procedural importance of fingerprinting for appearing parties. This study suggests the need to revise Article 16 paragraph (1) letter c of the UUJN-P to ensure that notaries do not neglect or violate their duties. Moreover, stricter supervision of notaries is necessary in the implementation and verification of fingerprint attachments.